Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proyek Pelabuhan Patimban, Jawa Barat melibatkan pihak swasta nasional. Rencananya pengelolaan pelabuhan tersebut akan diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dan bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang (Mitshui atau Astra).
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, pemerintah belum memutuskan pihak yang akan menjadi rekanan dalam pembangunan dan pengelolaan pelabuhan ini. Pastinya, sesuai arahan Presiden Jokowi meminta ada pemain baru yang ikut dalam proyek tersebut.
“Belum diputuskan tapi sudah ada pilihan. Presiden minta partner dari lokal Indonesia harus pemain-pemain baru. Pelindo iya, tapi private sector harus masuk. Sampai ada pemain-pemain baru lagi, supaya ada pemerataan,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Untuk mitra dari Jepang, lanjut Luhut, telah ada beberapa nama yang berpotensi menjadi pengelola pelabuhan ini bersama dengan Pelindo, antara lain Astra dan Mitsubishi. Namun proses ini masih akan bergulir akan belum ada kepastian. “So far ada beberapa tapi yang saya tahu ada Astra, Mitsubishi, ada 4 (perusahaan),” tandas dia.
Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan Presiden Jokowi telah memintanya untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jumbo di 2017, antara lain, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
“Pekerjaan rumah dari Pak Jokowi ke saya di 2017, yakni Pelabuhan Patimban, LRT, dan pelabuhan maupun bandara,” ucap Budi Karya.
Saat ini, penyelesaian proyek Pelabuhan Internasional Patimban memasuki tahap koordinasi pembuatan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah (RT RW), serta pembebasan lahan.
“Kan lagi ngurus tata ruang. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani, tinggal tunggu Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) keluar. Kalau sudah keluar, tinggal pembebasan tanah,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Budi Karya berharap, proses tahapan membangun Patimban ini sudah selesai 2017, sehingga bisa masuk fase selanjutnya, dan segera masuk konstruksi.
“Di 2017, semua proses selesai, lalu pembangunan. Tanah sudah tidak ada masalah, karena proses sekarang ini sudah lebih memberikan kepastian,” ungkapnya.
Pelabuhan Patimban masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Pelabuhan ini membutuhkan total dana sekitar Rp 43,22 triliun. Proyek tersebut sebagian besar akan dibiayai dari pinjaman Jepang.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$ 1,7 miliar.
Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya.
Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 tahap pembangunan. Di mulai dengan tahapan konstruksi pada Januari 2018, soft opening pada 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2027.
Nantinya, pelabuhan ini akan memiliki kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun.
Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal Negara.
Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan harapan pemerintah Indonesia, yang akan bekerja sama membangun dan mengoperasionalkan Patimban sudah bisa dipastikan sebelum Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia, Minggu (15/1) nanti. “Dengan begitu, ketika Abe datang, hal yang perlu dilakukan tinggal mengesahkan kerja sama itu,” katanya. (***)
