Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) memahami keprihatinan Menteri Perhubungan terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk yang dilaporkan mencapai hingga ±45 kilometer berdasarkan pantauan udara.
Kemacetan tersebut memang dipicu oleh lonjakan arus kendaraan pada periode mudik Lebaran yang beririsan dengan mobilitas masyarakat Bali menjelang Hari Raya Nyepi.
Namun demikian, GAPASDAP memandang bahwa persoalan kemacetan penyeberangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembatasan operasional kendaraan atau rekayasa lalu lintas yang bersifat sementara.
Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menegaskan bahwa langkah pembatasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) hanya merupakan solusi jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan.
Menurut Khoiri, masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan armada kapal dan kapasitas dermaga pelabuhan penyeberangan.
Jumlah kapal terus bertambah untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat dan logistik nasional, namun pembangunan dermaga sebagai titik sandar kapal tidak berkembang secara seimbang.
Kondisi ini menyebabkan dermaga menjadi bottleneck yang mengakibatkan kapal dan kendaraan harus menunggu giliran sandar dalam waktu lama.
“Jika dermaga tidak bertambah, jalan menuju pelabuhan akan selalu menjadi parkiran,” ujar Khoiri kepada Ocean Week, Selasa pagi.
Karena itu, tegas Khoiri, GAPASDAP mendorong pemerintah untuk mulai menyusun roadmap pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan secara nasional yang jelas dan berkelanjutan.
GAPASDAP mengusulkan agar pembangunan dilakukan secara bertahap dengan target minimal satu pasang dermaga baru setiap tahun pada lintasan penyeberangan utama nasional.
Dengan demikian, kapasitas sistem penyeberangan dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan mobilitas kendaraan dan kebutuhan logistik nasional.
Menurut dia, apabila Kementerian Perhubungan menghadapi keterbatasan dalam percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melibatkan kementerian lain yang memiliki kapasitas pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah terbukti sukses mempercepat pembangunan jaringan jalan tol nasional.
Kata Khoiri, dari sisi kebutuhan anggaran, pembangunan dermaga penyeberangan juga tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Bahkan secara estimasi kasar, nilai pembangunan satu pasang dermaga penyeberangan diperkirakan tidak lebih dari seperlima anggaran program MBG dalam satu hari.
“Karena itu, pembangunan dermaga sebenarnya merupakan investasi infrastruktur yang relatif kecil namun memiliki dampak besar terhadap kelancaran transportasi nasional,” ungkapnya.
GAPASDAP berharap pemerintah dapat mulai memprioritaskan pembangunan kapasitas pelabuhan penyeberangan secara lebih serius agar kemacetan panjang yang terjadi setiap musim mudik tidak terus berulang di masa mendatang.
“Antrean hingga 45 kilometer di Gilimanuk menunjukkan bahwa kapasitas dermaga penyeberangan perlu ditingkatkan secara bertahap melalui roadmap pembangunan nasional,” ujarnya lagi.
“Menambah dermaga jauh lebih murah daripada membiarkan jalan nasional menjadi parkiran setiap musim mudik,” kata Khoiri. (***)
