Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Nyoman Gede Saputera menegaskan, tak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap aksi mogok kerja yang akan dilakukan SP JICT mulai besuk pagi (3-10/8), karena pemerintah sudah melakukan antisipasi dan memiliki rencana darurat (contingency plan) mengatasi keadaan tersebut.
Menurut Nyoman, kekhawatiran berlebihan justru akan menimbulkan iklim usaha yang tidak baik, padahal pemerintah sudah siap mengantisipasi kemungkinan mogok kerja SP JICT tersebut.
“Begini ya, sebagaimana Menhub Budi Karya dan Dirjen Perla Tonny Budiono untuk tetap menjaga kelancaran arus barang dan kapal, maka OP Tanjung Priok telah menyiapkan rencana darurat seperti pengalihan pelayanan jasa kepelabuhanan JICT ke terminal internasional lain yang juga berada di pelabuhan Priok (NPCT1, TPK Koja, MAL, Terminal 3 Pelabuhan Priok),” ujar Nyoman dalam siaran persnya yang diterima Ocean Week, Rabu (2/8) pagi.
Kata Nyoman, pada prinsipnya terminal lain di Priok telah siap menerima pengalihan jasa kepelabuhanan JICT apabila mogok kerja benar-benar terjadi. “Pengalihan telah dimulai pada tanggal 31 Juli lalu ketika JICT menyerahkan operasional peralatannya ke TPK Koja untuk pengoperasian 300 meter dermaga utara JICT yang bisa diperpanjang menjadi 720 meter jika diperlukan,” tegas Nyoman.
Begitu pula dengan kapal raksasa yang selama ini ditangani di dermaga JICT, juga akan dialihkan jika mogok kerja terjadi.
Pada tanggal 1 Agustus 2017, tepat pukul 22.00 Wib, kapal KMTC Athos membongkar 1.125 box ditangani TPK Koja. Ini menjadi awal dimulainya pengoperasian dermaga JICT oleh TPK Koja.
Sekretaris Koperasi TKBM Priok, Parmin juga menyatakan tidak setuju dengan mogok kerja SP JICT. “Kami TKBM tetap bekerja seperti biasa, karena mogok kerja adalah kerugian bagi buruh,” ujarnya kepada Ocean Week.
Nyoman menambahkan, pemerintah akan selalu hadir dan siap dalam setiap permasalahan nasional yang terjadi. “Jadi pelaku usaha sekali lagi tak perlu khawatir akan terjadi penghentian kegiatan jasa kepelabuhanan akibat aksi mogok kerja SP JICT,” ucapnya/
Menurut Nyoman, OP Tanjung Priok telah mendatangkan tenaga operator crane handal ke pelabuhan Priok yang berasal dari Semarang, Pontianak, Panjang, Palembang untuk mengantisipasi aksi mogok kerja SP JICT selama seminggu mulai Kamis besuk.
Sementara itu, Kepala Humas Perhubungan Laut, Lollan A.S Panjaitan menyatakan, Kementerian Perhubungan tetap menghimbau agar rencana mogok kerja dipertimbangkan kembali mengingat ada kepentingan nasional yang akan terganggu dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
“Banyak cara menyalurkan aspirasi, namun jangan samapi mengganggu kepentingan nasional. Jika tetap mogok kerja, pemerintah (OP Priok-Pelindo II) siap ambil-alih pelayanan jasa kepelabuhanan JICT agar kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga dan roda perekonomian tetap berjalan,” ucapnya. (****)
