Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menggelar kegiatan INSA Peduli berupa penanaman mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen INSA dalam menjaga kelestarian lingkungan laut sekaligus memperkuat peran industri pelayaran dalam pembangunan berkelanjutan.
INSA menargetkan akan menanam 5.000 bibit mangrove yang dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, dilakukan penanaman ratusan bibit mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk.
Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain H. Sunarto (penasihat DPP INSA), para ketua DPP INSA, Sekum, para ketua DPC INSA (Banten, Sunda Kelapa, DKI Jakarta), dan Dirut PT JAI, serta mitra lainnya.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, penanaman bibit mangrove merupakan upaya nyata INSA memitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem pesisir.
Penanaman mangrove ini diharapkan mampu membantu mengurangi abrasi, menjadi habitat penting bagi biota laut, dan menyerap emisi karbon yang signifikan.
“Melalui penanaman mangrove ini, kami ingin menegaskan bahwa industri pelayaran memiliki perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kelestarian laut,” kata Carmelita.
Aksi penanaman mangrove ini juga dilakukan oleh beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA. Seperti, kolaborasi antara DPC INSA Samarinda dengan DPC INSA Bontang yang menanam 2.000 pohon mangrove, DPC INSA Semarang yang menanam 1.500 pohon mangrove, dan DPC INSA Dumai yang menanam ratusan pohon mangrove.
Mangrove dikenal sebagai salah satu ekosistem pesisir paling produktif di dunia. Selain mampu menyerap karbon hingga lima kali lebih efektif dibanding hutan daratan, mangrove juga menjadi benteng alami yang melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan gelombang tinggi.
“Kami ingin memberikan warisan yang bermanfaat, tidak hanya bagi industri pelayaran, tetapi juga bagi generasi mendatang dengan kelestarian lingkungan laut Indonesia,” ujarnya.
INSA terus mendukung kampanye maritim global maupun nasional terkait kelestarian lingkungan dan dekarbonisasi sektor pelayaran. Dukungan ini sejalan dengan target International Maritime Organization (IMO) menuju net zero di 2050.
INSA Peduli ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang menargetkan penurunan 31,89 persen emisi dengan upaya mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.
Tidak hanya berkontribusi menjaga pelestarian lingkungan pesisir, INSA juga terus berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia sebagai bagian penting dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawalan asas cabotage.
Hal ini sejalan dengan tema HUT INSA ke-58 yakni “INSA Bersatu, Maritim Berdaulat, Indonesia Maju”.
Pengawalan asas cabotage menjadi sangat penting, karena selain sebagai upaya menjaga iklim usaha transportasi agar kondusif, penerapan prinsip ini juga menjamin adanya kontrol negara terhadap armada transportasi nasional saat terjadi situasi darurat (force majeure).
Undang-undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memberikan hak bagi negara untuk memobilisasi segala sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menanggulangi kondisi darurat. Termasuk di dalamnya sarana transportasi.
Carmelita mencontohkan peran armada pelayaran nasional yang berperan dalam misi kemanusiaan dan pertahanan negara, saat terjadi tsunami Aceh dan Palu dengan melayani bantuan logistik dan pasokan medis di lokasi bencana. Atau saat terjadi krisis pasokan batu bara di banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada 2022 lalu.
Armada kapal nasional dikerahkan melayani angkutan batu bara ke PLTU tersebut, sehingga Indonesia bisa keluar dari ancaman krisis energi berupa pemadaman listrik Indonesia kala itu.
Karena pentingnya asas cabotage bagi sebuah negara, banyak bangsa lain yang juga konsisten menerapkannya, di antaranya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Australia. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara di laut dan menjaga iklim usaha pelayaran menjadi strategi penting bagi banyak negara di dunia.
“Atas dasar itu, sudah sepatutnya kita terus mengawal dan menyuarakan untuk menjaga kedaulatan laut bangsa kita dengan konsisten terhadap penerapan asas cabotage,” katanya. (*)
