Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kendari berencana menggelar Seminar Nasional Maritim di Kota Kendari, pada Kamis 23 Februari 2023, bertema ‘Pengaruh Penegakan Hukum di Laut Terhadap Perekonomian Daerah’.
Dalam seminar tersebut, menampilkan narasumber nasional seperti Pengamat Maritim Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, dan Direktur KPLP Ditjen Hubla Kemenhub.
Saat dikonfirmasi Ocean Week, Ketua DPC INSA Kendari, Sultra, H. Muh. Safril, MS membenarkan adanya rencana tersebut. “Seminar ini akan dihadiri pengurus INSA dari seluruh Indonesia serta stakeholders setempat,” ujarnya, Selasa (14/2).
Safril berharap melalui kegiatan ini dapat melahirkan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR yang nantinya bisa bermanfaat bagi kepentingan pelayaran niaga secara nasional, khususnya bagi owner kapal niaga.
“Kita ingin ada kepastian aturan yang jelas bagi para pelaku pelayan niaga, sehingga ada kepastian hukum di sektor maritim,” katanya.
Safril juga menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada aturan yang tumpang tindah terkait aturan pelaksanaan pelayaran niaga. Banyak aturan yang merugikan pemilik kapal. Misalnya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak berwenang, ternyata bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni UU.
“Ada beberapa aturan yang masih tumpang tindih dalam sektor pelayaran niaga, sehingga kami butuh kepastian hukum, agar sektor pelayaran niaga bisa berkembang positif mendukung pertumbuhan ekonomi seiring dengan kebijakan tol laut yang dikeluarkan Presiden RI,” ungkapnya.
Untuk itu, tegasnya, melalui seminar nasional dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, bisa menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan dan aturan yang pasti, tidak saling tumpang tindih demi peningkatan ekonomi nasional di sektor pelayaran niaga.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Mahdar Tayyong menyatakan melalui seminar ini, diharapkan berdampak positif untuk sektor pelayaran nasional. (**/ril)
