Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah memprioritaskan kelancaran layanan bongkar muat petikemas di pelabuhan sebagai dasar evaluasi sistem logistik nasional.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada pers di Jakarta. “Kami sebagai pengguna jasa pelabuhan mendukung upaya pemerintah untuk dwelling time, karena yang menjadi prioritas adalah kelancaran layanan bongkar muat petikemas,” kata keduanya, Senin (25/9).
Carmelita Hartoto menyatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah melakukan evaluasi terhadap layanan di pelabuhan, yang bertujuan untuk menekan biaya logistik.
Kata Meme (panggilan Carmelita), pemerintah akan mengevaluasi pada pelayanan pelabuhan, pemangkasan biaya, serta percepatan kegiatan bongkar muat. “INSA juga sedang mempelajari usulan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan mewajibkan pelabuhan bongkar muat bekerja tujuh hari dalam sepekan (24 jam 7 hari),” ujarnya.
Sejauh ini, Carmelita menilai bahwa pelayanan bongkar muat di pelabuhan, masih oke, termasuk upaya kontigensi pada waktu terjadi aksi mogok kerja oleh serikat pekerja PT JICT.
“Pengalihan kegiatan sandar dan bongkar muat petikemas ke dermaga atau terminal lain (NPCT1, MAL, TPK Koja, dan Terminal 3 Tanjung Priok) dari JICT patut diapresiasi. Concern kami agar tidak ada konflik lagi antara manajemen dan pekerja. Jadi layanan bongkar muat lancar, itu yang mesti diprioritaskan,” kata Carmelita.
Sementara itu Yukki mengungkapkan bahwa ALFI juga sangat memperhatikan pada kelancaran layanan bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok.
“Waktu itu, kekhawatiran berbagai pihak terhadap dampak dari mogok kerja yang akan mengganggu proses bongkar muat petikemas dan mempengaruhi arus ekspor-impor ternyata tidak terjadi. Bahkan, sejak awal Agustus hingga saat ini, proses bongkar muat di terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok berjalan lancar. Ini harus dipertahankan,” ungkap Yukki.
Sebelumnya, Corporate Secretary TPK Koja, Nuryono Arief, menyatakan kinerja TPK Koja sudah berjalan sesuai harapan.
“Kami buktikan dengan pencapaian kinerja bongkar muat di dermaga utara yang sekarang sudah membaik, baik BCH (Box Crane per Hour) maupun Vessel Operating Rate (VOR), terus meningkat seiring dengan penataan lapangan sehingga proses bongkar muat menjadi lebih efisien dan tentunya berdampak pada kecepatan bongkar muat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Pembuktian kinerja produktivitas TPK Koja sekaligus menjawab keraguan sejumlah pihak yang menyangsikan kemampuan perusahaan saat melayani limpahan dari PT JICT. “Kami sangat mengerti kepentingan dari para pengguna jasa,” ucap Arief.
Arief juga menyatakan, TPK Koja berada di peringkat satu dalam penerapan good corporate governance (GCG) di antara belasan anak usaha PT Pelindo II sepanjang tahun 2015 dan tahun 2016. Dalam penilaian tersebut, TPK Koja mendapatkan angka 82,03 untuk tahun buku 2016 dan setahun sebelumnya mencapat nilai 73,81. (***)
