Pertemuan Ke-35 Komite Pengawasan Negara Pelabuhan (Port State Control/PSC) di wilayah Asia Pasifik baru saja dilaksanakan di Songdo, Incheon, Korea Selatan. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 11-14 November 2024 ini menjadi forum strategis yang penting untuk memperkuat kerjasama antarnegara dalam meningkatkan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan di kawasan Asia Pasifik.
Dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi observer, pertemuan ini juga memperlihatkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan keselamatan pelayaran di kawasan.
Indonesia, sebagai negara anggota utama dalam Komite PSC Asia Pasifik, mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi bersama Capt. Reynaldo Syukri dan Capt. Budi Paros V. Sitohang.
Kehadiran Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan sistem pengawasan negara pelabuhan, guna memastikan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Pasifik memenuhi standar internasional terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Adapun pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari 22 negara anggota PSC Asia Pasifik, antara lain Australia, Kanada, Chili, Tiongkok, Fiji, Hong Kong (Cina), Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Kepulauan Marshall, Meksiko, Selandia Baru, Panama, Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Vanuatu, dan Vietnam.
Selain negara-negara anggota, pertemuan ini juga dihadiri oleh negara-negara observer seperti Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Korea, Makau (Cina), Samoa, Kepulauan Solomon, Kerajaan Tonga, serta United States Coast Guard. Beberapa organisasi internasional, seperti Indian Ocean MOU, Mediterranean MOU, dan Paris MOU, juga turut hadir sebagai observer.
Pembahasan
Komite PSC Asia Pasifik berperan penting dalam memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di kawasan ini mematuhi peraturan internasional yang berlaku, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Pertemuan kali ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kapal-kapal yang berpotensi melanggar standar internasional.
Beberapa topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini termasuk implementasi yang lebih efektif dari konvensi internasional seperti SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL (Marine Pollution), serta ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code). Selain itu, diskusi juga difokuskan pada pengembangan teknologi inspeksi terbaru serta penguatan kerjasama antarnegara dalam memastikan kapal yang tidak memenuhi syarat tidak beroperasi di perairan mereka.
Direktur KPLP Jon Kenedi mengungkapkan, sebagai negara kepulauan dengan peran strategis di jalur pelayaran internasional, Indonesia terus aktif dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim.
“Indonesia menyadari bahwa pengawasan negara pelabuhan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten. Mengingat banyaknya kapal Indonesia yang beroperasi di negara-negara tersebut, koordinasi ini menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan Indonesia,” ujar Jon.
Dalam pertemuan ini, selain berpartisipasi dalam pembahasan forum utama, Ketua Delegasi Indonesia, Jon Kenedi, juga melakukan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa negara anggota, khususnya dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.
Lebih lanjut Jon Kenedi menyampaikan bahwa Indonesia berharap dapat menjalin kerjasama pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengawasan pelabuhan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan China. Keempat negara ini merupakan negara yang kerap dikunjungi oleh kapal kapal berbendera Indonesia.
“Melalui pertukaran informasi mengenai Port State Control (PSC), Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif bagi kapal kapal Indonesia yang berlayar di negara-negara tersebut serta dapat meningkatkan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh Indonesia, Singapura, Korea, Jepang dan China baik dalam hal jumlah kapal yang diperiksa maupun pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan kopentensi petugas PSCnya,” jelasnya.
Salah satu manfaat utama yang diharapkan dari kerjasama ini menurut Jon adalah peningkatan jumlah petugas PSC di Indonesia. Negara-negara yang telah berpengalaman, seperti Jepang dan Korea Selatan, dapat membantu Indonesia dalam menyediakan pelatihan teknis dan profesional untuk petugas PSC Indonesia.
“Selain itu, melalui pembelajaran bersama dan peningkatan kapasitas, Indonesia dapat mempercepat proses sertifikasi petugas dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai dalam melakukan inspeksi kapal secara lebih efisien dan efektif,” imbuhnya.
Harapan untuk Masa Depan
Sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan pelayaran yang aman dan ramah lingkungan, Pertemuan Ke-35 PSC Asia Pasifik ini memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan koordinasi antarnegara.
Indonesia berharap pertemuan ini akan memperkuat kerjasama regional, mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif, dan memastikan bahwa kapal-kapal di Asia Pasifik beroperasi dengan aman dan tidak merusak lingkungan.
“Indonesia, yang memiliki peran strategis di jalur pelayaran internasional, terus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairannya. Dengan adanya kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi PSC, Indonesia berharap dapat meningkatkan kapasitas pengawasan maritim dan mempercepat pengembangan sistem inspeksi yang lebih canggih,” tutur Jon.
Ke depan, Indonesia berencana untuk terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional, guna memperjuangkan implementasi standar keselamatan yang lebih ketat dan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut di kawasan Asia Pasifik.
“Kerjasama yang erat dengan negara-negara tetangga di bidang pengawasan pelabuhan akan menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya. (***)
