Penggunaan inaportnet system di pelabuhan Indonesia sifatnya wajib, dan tidak lagi dapat diubah. Jadi mandatory ini harus dilaksanakan oleh semua pihak di pelabuhan, baik shipping line maupun perusahaan bongkar muat (PBM).
“Inaportnet system ini wajib bagi semua pelayaran dan PBM di seluruh Indonesia nantinya. Jadi kedepan tidak lagi bisa manual. Sementara ini hanya di empat pelabuhan utama yakni Makassar, Belawan, Tanjung Perak dan Tanjung Priok,” kata Direktur Lala Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bay Mokhamad Hasani kepada Ocean Week, usai membuka resmi training Penyegaran Penggunaan Aplikasi Inaportnet Sistem kepada lebih kurang 30 perusahaan pelayaran dan PBM, di Mercure Hotel Jakarta Kota, Selasa (29/11).
Menurt Bay, kedepan setelah semua petugas shipping line dan PBM lancar dalam penggunaan system inaportnet, pemerintah (Kemenhub) tidak lagi memberi toleransi kepada semua pelayaran dalam pengurusan sandar kapal untuk manual. “Kami tidak mau kegagalan inaportnet system tahun 2007 terulang lagi. Makanya training ini harus diikuti secara sungguh-sungguh, sehingga semua bisa cepat paham, dan system ini dapat segera berjalan,” ujar Bay.
Bay juga menceritakan kasus di Belawan sewaktu Sejken Kemenhub Soegiharjo ke pelabuhan itu, ada kapal yang tanpa menggunakan inaportnet sistem, tapi bisa sandar. “Saya tak mau peristiwa itu berulang lagi dan jangan sampai terjadi di Priok,” tegasnya.
Mantan Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok ini juga mengatakan, bahwa integrasi sitem inaportnet dengan inhouse system Pelindo II (Simopel/PCS) dan Kantor Syahbandar sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu peningkatan/pengembangan lebih lanjut. “Jika hal itu sudah terlaksana dengan baik, go live inaportnet system akan dapat berjalan mulus,” ungkap Bay.
Oleh sebab itu, Bay berharap semua yang ikut training dapat dengan cepat memahami pengoperasian system ini. “Kalau belum juga bisa ikut mengulang lagi, dan sekarang baru diikutkan sekitar 30 petugas dari masing-masing pelayaran. Setelah itu baru yang berikutnya, sekitar 20 petugas yang detraining,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Nyoman Gede Seputra meminta supaya kesempatan training ini dimanfaatkan oleh semua peserta (pelayaran dan PBM) menanyakan kepada para trainer, supaya setelah ikut pelatihan ini dan faham, tak lagi banyak bertanya pada saat operasiopnal di lapangan.
“Kami harapka setelah dilakukan training tahap pertama ini dan pera petugas shipping menguasai penggunaan system inaportnet, akan lancar operasional di Priok, terutama dalam kegiatan kapal,” ungkapnya.
Ketua DPW APBMI DKI Jakarta Juswandi Kristanto, kepada Ocean Week mengatakan bahwa penyegaran kembali system inaportnet ini sangat bagus, sehingga semuanya menjadi faham. “Jadi setelah detraining, semua petugas jadi memahami, dan operasional di pelabuhan lancar, serta efisien, karena semua menggunakan IT, tak lagi ketemu antara petugas dan pengguna jasa,” kata Juswandi.
DPW APBMI sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini. Juswandi minta supaya terhadap yang belum ikut pelatihan, segera mendaftarkanm diri untuk training tahap kedua.
Salah seorang peserta training mengaku kegiatan ini bagus, karena pelayaran menjadi faham dalam mengoperasikan IT system ini. “Training ini bagus, tetapi mesti sampai bisa memahami, sehingga saat pelaksanaan di lapangan tidak lagi gagap. Kami juga terima kasih pada pemerintah yang telah mengerti akan aspirasi para pelayaran,” ujar Ujang dari Pelayaran Bukit Merapin Nusantara Line. (***)
