Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB telah mengadopsi dengan kompromi untuk mendekarbonisasi pengiriman global pada pertemuan puncak iklim Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC 80) di London.
“Pengadopsian Strategi Gas Rumah Kaca IMO 2023 merupakan perkembangan monumental bagi IMO dan membuka babak baru menuju dekarbonisasi maritim,” kata Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim.
Menurut Lim, bahwa itu bukan tujuan akhir, namun ini adalah titik awal untuk pekerjaan dalam beberapa dekade ke depan. “Kami memiliki arah, visi yang sama, dan target yang ambisius,” katanya.
Namun sebelum kompromi ini, momen kritis datang dalam menentukan apakah industri perkapalan akan mempertahankan target Perjanjian Paris sebesar 1,5 Celcius.
Delegasi melihat intensitas karbon kapal menurun melalui peningkatan lebih lanjut dari efisiensi energi untuk kapal baru dan untuk meninjau dengan tujuan memperkuat persyaratan desain efisiensi energi untuk kapal.
Mereka menganggap intensitas karbon pelayaran internasional menurun dan untuk mengurangi emisi CO2 per pekerjaan transportasi, sebagai rata-rata di pelayaran internasional, setidaknya 40 persen pada tahun 2030, dibandingkan dengan tahun 2008.
Mereka mempertimbangkan penggunaan teknologi emisi GRK nol atau hampir nol, bahan bakar dan/atau sumber energi untuk mewakili setidaknya lima persen, berjuang untuk 10 persen energi yang digunakan oleh pelayaran internasional pada tahun 2030.
Mereka juga memperhatikan emisi dari pelayaran internasional sesegera mungkin dan untuk mencapai emisi net-zero pada atau sekitar tahun 2050 seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Paris.
Peran Indonesia
Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub telah berpartisipasi dalam Sesi ke-80 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (the 80th Session of the Marine Environment Protection Committee) (MEPC 80), pada 3-8 Juli 2023 lalu, bertempat di Markas Besar IMO London, Inggris.
Pertemuan dihadiri oleh negara-negara Anggota IMO, wakil-wakil dari badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta para pengamat Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs), serta sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan yang bertindak sebagai Ketua Pengganti I Delegasi Indonesia, Capt. Antoni Arif Priadi mengungkapkan pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda utama antara lain penyusunan Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GHG) beserta penentuan elemen upaya tindakan (measures), pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi MARPOL, amandemen Konvensi Ballast Water Management (BWM), isu sampah plastik laut, penyusunan pedoman penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alternatif serta perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA).
“Dalam pertemuan ini disepakati antara lain penetapan Program Kerja MEPC dan Subsidiary Bodies untuk periode 2024-2025; penetapan jadwal MEPC 81 pada 22 – 26 April 2024,” ungkapnya.
Capt. Antoni memaparkan melalui pembahasan dengan dinamika yang sangat intensif, MEPC 80 berhasil menyepakati Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi GHG, yang memuat visi & misi, Level Ambisi dan kumpulan upaya tindakan (basket of measures) disertai dengan alur waktu (timeline) pelaksanaan kajian dampak komprehensif (Comprehensive Impact Assessment) serta tahapan pemilihan elemen basket measures jangka menengah (mid-term).
“Tercapai kesepakatan dengan narasi penguatan upaya efisiensi energi pada kapal; penurunan intensitas karbon dari industri pelayaran pada 2040 ditargetkan diturunkan menjadi sedikitnya 40% pada 2030 dibandingkan angka tahun 2008; penggunaan teknologi nol atau rendah gas rumah kaca sedikitnya sebesar 5%, diupayakan 10% pada 2030; dan penurunan emisi GHG mencapai net zero pada kisaran waktu atau mendekati, pada 2050,” jelasnya.
Terkait penetapan economic measures, Indonesia menolak pemilihan measures yang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara berkembang.
Selain itu economic measures juga harus menjamin adanya transfer teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dalam rangka transisi energi dan teknologi.
“Oleh karena itu kami sampaikan bahwa Indonesia tekankan pentingnya pemilihan measures yang tepat untuk menghadapi urgensi perubahan iklim. Selain itu Indonesia juga sampaikan pentingnya pengembangan penggunaan biofuel dalam transisi energi sambil mencari alternatif energi hijau lainnya,” ujarnya.
Indonesia lebih lanjut menekankan aspek keselamatan pelaut (seafarer) dalam penerapan teknologi baru terkait penerapan technical measure dan pentingnya peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia untuk menerapkan Revisi Strategi dengan efektif.
Dalam Pertemuan MEPC selanjutnya tahun depan, elemen basket of measures serta kajian dampak komprehensif akan dibahas lebih rinci dan juga mengupas tindakan2 / langkah2 kongkrit apa saja dari perspektif teknis bahan bakar & kapal serta pendekatan ekonomi yg diperlukan untuk mereduksi emisi ini.
“Indonesia juga mendukung pelaksanaan Comprehensive Impact Assessment dan meminta agar data dan informasi yang digunakan faktual dan memperhatikan kondisi masing-masing negara,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Indonesia juga mensponsori rehat kopi (coffee break) di sela-sela MEPC 80 dalam rangka kampanye pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C 2024-2025 pada tanggal 5 Juli 2023 sesi pagi hari.
Delri menyediakan jajanan tradisional Indonesia dan membagikan souvenir berupa kopi Indonesia dan kerajinan tangan tradisional Indonesia kepada pada delegasi yang hadir pada MEPC 80.
Turut hadir sebagai delegasi pada kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan, Atase Perhubungan KBRI di London Barkah Bayu Mirajaya dan Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan di Perairan Dit. Perkapalan dan Kepelautan, Sthephanus Risdiyanto serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. (**/scn/ril)
