Dalam rangka meningkatkan Sistem Informasi Arterial Transport Management System (AtMS) seraya mendukung Digital Collaborative Governance untuk peningkatan kinerja jaringan jalan nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Pembangunan dan Pengembangan AtMS bersama para stakeholders di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (23/9).
Hal ini merupakan salah satu upaya Ditjen Perhubungan Darat dalam mewujudkan atau menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, responsif, dan adaptif.
“Mari kita sama-sama terintegrasi dalam bentuk AtMS yang akan kita bahas dalam FGD ini dan mari kita wujudkan secara fokus, secara tulus dan ikhlas sehingga AtMS ini bisa memberikan suatu layanan digital kepada seluruh masyarakat, operator, dan pelaku usaha angkutan jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin dalam sambutannya.
Kata Risyapudin, transformasi digital adalah perubahan dari konvensional ke modern dengan mengubah cara pemikiran dan perilaku yang mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital dan menghasilkan kinerja lalu lintas jalan pada jaringan jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
“Untuk mempercepat dan mempermudah aktivitas masyarakat, kita harus mendukung penerapan optimalisasi pada sistem pelayanan publik khususnya di bidang transportasi, yang ekonomis, efektif, efisien serta berkelanjutan dan tetap mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa Perkembangan Penerapan Digitalisasi merupakan keharusan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Kini ada sebanyak 27.000 aplikasi dilingkup pemerintah dari pusat sampai daerah yang perlu diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Ditjen Perhubungan Darat pun melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing stakeholder melalui Digital Collaborative Governance,” ungkapnya.
FGD ini menghadirkan narasumber yaitu Wayan Deddy Wedga Setyanto dan Rudi Irawan, Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan dengan pembahas di antaranya Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Marvest, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga, Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan Kemenhub, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenhub dan Ketua Intelligent Transport System Indonesia.
Dalam kesempatan ini dilakukan juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proof Of Concept Peningkatan Sistem Informasi antara Direktorat Lalu Lintas dengan PT. Manunggaling Rizky Karyatama Teknics, PT. Jaring Solusi Aplikasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Integrasi Data antara Direktorat Lalu Lintas dengan PT. Jasa Marga (Persero), PT. Jasa Marga Transjawa Tol, PT Marga Mandalasakti (MMS) dan PT. Lintas Marga Sedaya (LMS) serta Penandatanganan Dukungan bersama Digital Collaborative Governance untuk Peningkatan Kinerja Jaringan Jalan Nasional.
Melalui kegiatan FGD dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan akan menghasilkan Grand Design Pembangunan dan Pengembangan AtMS yang akan menjadi pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga menghasilkan dan memberikan data-data lalu lintas berupa kinerja lalu lintas yang berguna untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas serta semakin kuatnya kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan LLAJ.
“Diharapkan ke depan hal ini menjadi perkuatan kemitraan lintas sektor melalui _Digital Collaborative Governance_ meliputi jalan tol dan non tol sehingga terlaksana lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, lancar dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani.
Kegiatan ini diadakan secara hybrid dan turut dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 50 Peserta di antaranya Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan serta stakeholder terkait. (***)
