Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut turut serta sebagai Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan ASEAN Maritime Connectivity Forum yang dihelat di Penang Malaysia, Senin (10/6).
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Partnerships for Infrastructure (P4I) Australia dan diikuti oleh para peserta dari negara-negara anggota ASEAN, Korea, serta Australia. Delegasi RI yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, serta Atase Perhubungan Kuala Lumpur.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, mengatakan salah satu isu yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah tentang program Green Shipping and Supply Chain Management.
“Pertemuan membahas mengenai perlunya sinergi antara negara-negara ASEAN dan mitra untuk mencapai target implementasi Konvensi IMO tentang Green House Gas,” ungkap Hartanto.
Penerapan Green Shipping, lanjutnya, memiliki banyak tantangan, di antaranya adalah masih sulitnya menemukan pangsa pasar pelayaran yang tepat dan biaya yang masih relatif besar.
“Di sini kita belajar dari pengalaman Malaysia dan Korea, yang mengimplementasikan peraturan dan kebijakan terkait lingkungan dan melakukan berbagai studi kelayakan dan digitalisasi untuk operasi pelabuhan yang ramah lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait dengan Digitalisasi dan Automasi Pelabuhan, dibahas mengenai integrasi berbagai aplikasi digital yang ada di pelabuhan.
“Dengan diwajibkannya penerapan Maritime Single Window untuk pertukaran informasi secara elektronik pada negara-negara yang meratifikasi IMO FAL Convention, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dan ketahanan rantai pasok,” tukasnya.
Hartanto menjelaskan, terdapat empat tantangan digitalisasi pelabuhan di negara ASEAN, yaitu terbatasnya biaya untuk digitalisasi, terbatasnya kapasitas tenaga kerja yang kompeten, integrasi sistem dan teknologi baru, serta penerapan PCS (Port Community System).
“Terkait hal ini, tentunya kita perlu menyusun kerangka regulasi nasional dan roadmap implementasi green shipping corridor, automasi dan integrasi digital pelabuhan, serta autonomus shipping dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam maritime cluster,” tutupnya. (***)
