Ekonomi Indonesia di 2017 masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, basis kebijakan fiskal masih menjadi tumpuan bagi perekonomian di 2017. Penerimaan pajak akan bergantung dari membaiknya harga komoditas, masuknya investasi dan konsumsi domestik. Kenaikan pendapatan perusahaan dan daya beli serta perluasan basis pajak diharapkan akan mendorong perekonomian Indonesia.
Ke depan, ekonomi tidak akan serumit ini apabila presiden baru Amerika Serikat Donald Trump tidak memproteksi perdagangan dengan Tiongkok. Ini masih menjadi teka-teki. Aneka persoalan ini amat tergantung pada bagaimana Trump mendesain kebijakan ekonomi AS. Bagaimana pula sikap AS terhadap perusahaan Tiongkok?
Yang tak kalah penting, bagaimana peta perdagangan global yang akan mulai diinisiasi Tiongkok dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)? . Gubernur The Fed (Federal Reserve) Yennet Jellen mengatakan, di bawah Trump semuanya serba tak mungkin atau tak bisa diprediksi. Sebagai bagian dari negara dunia ketiga, Indonesia hanya bisa menanti “Sabda Trump” dan beradaptasi dengannya .
Lalu, bagaimana dengan sector shipping line nasional di tahun 2017. Menurut Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA, pada tahun depan, industri pelayaran nasional relatif sama dengan 2016 dan tidak banyak mengalami perubahan.
Jika ada perubahan, ujarnya, paling hanya terjadi pada beberapa sektor pelayaran, seperti sektor kontainer yang mulai bergairah sebagai dampak positif dari kebijakan Kemenhub yang melibatkan swasta dalam 3 trayek tol laut 2017 yang ditenderkan.
“Kami harap pelibatan swasta pada trayek tol laut akan meningkatkan konektivitas antarpulau dan menggairahkan industri pelayaran,” ucap Dirut PT Andhika Line tersebut.
Sementara itu, sektor lain yang mengalami perubahan pada tahun depan adalah offshore yang akan mulai menggeliat, dengan dimulainya 3 perusahaan pengeboran yang tengah melakukan tender dan diharapkan akan beroperasi pada awal atau pertengahan tahun depan. Selain itu, geliat sektor pelayaran mulai terlihat pada sektor pelayaran ekspor batubara, seperti jenis kapal bulk. Hal ini tidak lepas dari pencabutan moratorium terhadap pelayaran ekspor batu bara oleh pemerintah. Dalam kebijakan pemerintah mencabut moratorium pengiriman batubara ke filipina untuk kapal besar, sedangkan kapal kecil masih dimoratorium.
Karena memang tidak banyak perubahan pada tahun depan, Carmelita menyatakan tentunya perusahaan pelayaran hanya berusaha untuk dapat bertahan, sambil menunggu kondisi lebih baik dengan deregulasi perizinan yang dilakukan pemerintah yang diharapkan akan memberikan dampak positif untuk menggairahkan pelayaran nasional.
Carmelita berharap keadaan akan membaik pada tahun depan, sehingga industri pelayaran berjalaan baik. “Kami juga berharap pelibatan swasta pada program tol laut akan menjadikan pelayaran nasional tetap survive,” katanya.
Selain itu, diperlukan percepatan dalam hal membangun industri di wilayah timur Indonesia oleh pemerintah, sehingga terjadi arus barang dua arah saat kapal melayani pelayaran ke wilayah timur Indonesia. “Kami juga mengharapkan adanya kebijakan yang dapat mengerek daya saing industri pelayaran dalam negeri. Kebijakan yang dibutuhkan itu perlu dimulai dari memberikan perlakuan setara terhadap industri pelayaran nasional dengan industri serupa di luar negeri, terutama pada persoalan fiskal dan moneter. Selain itu dengan segera mengimplementasikan program beyond cabotage,” ungkapnya. (***)
