Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan kesiapan transportasi laut untuk mendukung distribusi bantuan kemanusiaan dan mobilisasi personel ke wilayah terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terjadi pada Sabtu (15/8).
Dukungan tersebut dilakukan melalui optimalisasi angkutan laut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, penyesuaian pola operasi kapal apabila diperlukan, serta pengamanan dan pemeriksaan fasilitas pelabuhan untuk memastikan konektivitas dan pelayanan transportasi laut tetap berjalan dengan aman.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan bahwa transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung percepatan penanganan bencana, khususnya untuk menjangkau wilayah terdampak dan mendistribusikan kebutuhan masyarakat.
“Prioritas kami adalah memastikan transportasi laut dapat mendukung penanganan bencana, baik untuk distribusi bantuan kemanusiaan maupun mobilisasi personel. Di saat yang sama, keselamatan tetap menjadi perhatian utama sehingga kondisi fasilitas pelabuhan terus kami pantau dan periksa,” ujar Dirjen Masyhud.
Dukungan transportasi laut diprioritaskan untuk pengangkutan logistik kebutuhan dasar, peralatan penanganan bencana, tenaga medis, relawan, serta personel yang terlibat dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan.
“Transportasi laut siap mendukung upaya penanganan bencana. Apabila diperlukan untuk mempercepat distribusi bantuan logistik, kami dapat melakukan penyesuaian pola operasi kapal perintis sehingga bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak dengan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana, Kementerian Perhubungan memberikan pembebasan tarif 100 persen untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal PSO PT PELNI.
Pembebasan tarif juga diberikan kepada personel yang bertugas dalam penanggulangan bencana, seperti TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan resmi. Sementara itu, dukungan biaya asuransi bagi muatan bantuan kemanusiaan akan difasilitasi melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PELNI.
Pengangkutan bantuan kemanusiaan telah dilaksanakan melalui KM Tidar milik PT PELNI yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju wilayah terdampak gempa dengan membawa bantuan logistik yang dihimpun dari KSOP Tanjung Perak, PT Pelindo, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), stakeholder serta masyarakat. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, susu dan makanan bayi, serta berbagai kebutuhan lainnya untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak.
Penyaluran bantuan dari kantor pusat Kemenhub juga akan dilakukan melalui jalur laut, yang akan dikirim menggunakan KM Tidar yang dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 29 Agustus 2026 dengan tujuan Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.
Bantuan Melalui KN NIPA
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menyalurkan bantuan logistik melalui Kapal Negara (KN) NIPA milik Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Kupang. Bantuan berupa sembako, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda tersebut diberangkatkan dari Kupang pada Selasa (18/8) untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Flores.
KN NIPA bertolak dari Pelabuhan Kupang pada Selasa (18/8) pukul 00.31 WITA dan telah tiba pada Kamis (20/8), dengan pembongkaran bantuan dipusatkan di Pelabuhan Reo dan Maropokot yang termasuk wilayah terdampak cukup parah. Selain mengangkut bantuan, KN NIPA juga melaksanakan pemantauan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di perairan Flores untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mendukung kelancaran pergerakan kapal di wilayah NTT pascagempa.
Dirjen Hubla juga menyampaikan bahwa Kemenhub akan mempercepat Pemulihan Fasilitas Pelabuhan Terdampak.
Dalam upaya mempercepat perbaikan sarana dan prasarana transportasi laut pascagempa di NTT, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan segera melakukan kajian teknis untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan fasilitas pelabuhan yang terdampak.
“Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah perbaikan serta kebutuhan pendanaan yang akan dialokasikan melalui APBN Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Dirjen Masyhud.
Kementerian Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dapat berjalan dengan baik, pelayanan transportasi laut tetap aman, serta proses pemulihan fasilitas pelabuhan di wilayah terdampak akan dilakukan secara bertahap.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan dengan baik melalui dukungan transportasi laut, sekaligus memastikan fasilitas pelabuhan yang terdampak dapat segera ditangani. Kami akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga konektivitas masyarakat,” ucap Dirjen Masyhud. (**)
