Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selalu berperan aktif dalam mewujudkan konektivitas dunia melalui sektor transportasi laut denga cara mengikuti forum-forum Internasional.
Salah satunya adalah pertemuan ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) ke-40 yang diselenggarakan sejak Selasa (9/3) hingga hari ini Rabu (10/3).
Pertemuan AMTWG ke-40 ini diselenggarakan secara virtual, yang kedua kalinya setelah AMTWG ke-39 sebelumnya, dan diikuti oleh seluruh negara ASEAN, termasuk Indonesia dengan Pemerintah Thailand sebagai tuan rumah.
Bertindak selaku Chairman adalah Mr. Somchai Sumanuskajonkul, Deputy Director General of Marine Department of Thailand. Sedangkan posisi Vice Chairman dipegang oleh Ms. Tran Thi Tuyet Mai Anh, Director of International Cooperation Department of Vietnam.
Adapun delegasi Indonesia diketuai oleh Plt. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Yudhonur Setyaji mewakili Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan beranggotakan perwakilan dari tiap-tiap Direktorat di Ditjen Perhubungan Laut, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan, dan Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.
Yudho mengungkapkan, terdapat beberapa agenda penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia, antara lain terkait dengan Implementasi Electronic Data Interchange (EDI) di Pelabuhan-Pelabuhan ASEAN.
“Kemudian pembentukan mekanisme koordinasi nasional antara infrastruktur di pelabuhan dan jalan untuk menciptakan akses yang lebih baik ke pelabuhan,” kata Yudho, di Jakarta, Rabu (10/3).
Terkait peningkatan kapasitas dari 47 (empat puluh tujuh) Pelabuhan di ASEAN yang telah ditentukan, di mana 14 (empat belas) di antaranya adalah Pelabuhan di Indonesia, serta perkembangan operasi dan keberlangsungan Pelayaran RoRo rute Dumai-Melaka dan juga Bitung-Davao/General Santos.
“Selain itu, yang juga penting untuk dibahas adalah terkait peningkatan sistem navigasi dan sarana keselamatan sesuai dengan standar internasional, pengembangan dan implementasi dari kebijakan menuju bahan bakar dan kapal yang lebih bersih, implementasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006, ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF), serta progres dari aktivitas-aktivitas di bawah kerjasama dengan IMO,” ujarnya.
Pada pertemuan ASEAN MTWG ke-40 ini, negara-negara ASEAN juga diminta untuk menyampaikan informasi terbaru tentang mekanisme koordinasi nasional antara infrastruktur di pelabuhan dan jalan untuk akses yang lebih baik ke pelabuhan.
“Terkait hal ini, Indonesia menyampaikan bahwa koordinasi pembangunan akses jalan dari dan ke pelabuhan dimotori oleh Kemenko Perekonomian, sedangkan pembangunan jalan merupakan wewenang Kementerian Pekerjaan Umum, dan pembangunan infrastruktur Pelabuhan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan,” ungkapnya lagi.
Sebagai informasi, ASEAN MTWG adalah pertemuan ASEAN di tingkat teknis yang membahas program dan kegiatan di sektor transportasi laut dibawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025. Adapun KLTSP adalah rencana induk 10 (sepuluh) tahun untuk sektor transportasi ASEAN, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional.
Melalui ASEAN MTWG, negara-negara Anggota ASEAN akan menjalin kerjasama dengan mitra dialog seperti Cina, Jepang, dan Republik Korea, serta mitra internasional seperti Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengenai kepentingan bersama untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam sektor transportasi laut.
Hasil dari pertemuan ASEAN MTWG ini kemudian akan dilaporkan pada tingkat Pertemuan yang lebih tinggi, yaitu Senior Transport Officials Meeting (STOM), yang selanjutnya akan dilaporkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM). (***)
