Perum Bulog memanfaatkan tol dalam proses distribusi untuk mempercepat penyediaan pangan yang akan digunakan pada GPM serentak atau pasar murah yang diinisiasi oleh Bapanas di lebih dari 340 titik tersebar di 37 provinsi di Indonesia.
Ada Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang di seluruh Indonesia yang akan selalu memonitor program GPM (Gerakan Pangan Murah) ini dapat berjalan lancar dengan seluruh sarana dan kekuatan yang kita miliki.
“Kita juga akan manfaatkan tol laut dalam proses pengiriman hingga tidak ada satu pun wilayah yang mengalami keterlambatan ataupun kekurangan dari kebutuhan pangan pokok tadi”, kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) saat peresmian Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.
Buwas menuturkan bahwa Bulog tidak
bekerja sendiri karena seluruh kementerian dan lembaga terkait masalah pangan termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga ikut mendukung penyediaan bahan pangan di lokasi pasar murah.
“Kita akan secepat mungkin dan terus memantau pemenuhan kebutuhan di wilayah dimana harapan kita tidak ada satupun wilayah yang akan kekurangan pangan,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan melalui kegiatan GPM serentak ini diharapkan masyarakat khususnya yang berada di sekitar provinsi dan kabupaten/kota pelaksana, bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari atau untuk mempersiapkan pelaksanaan hari raya Idul Adha.
“Jadi kita sengaja luncurkan GPM serentak melalui BULOG ini pada H-3 sebelum Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023, itu waktu yang ideal untuk masyarakat membeli kebutuhan pangannya khususnya untuk hari raya. Beberapa daerah bahkan melaksanakan GPM lebih dari 1 hari, ada yang dari tanggal 26 sampai 28 Juni,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief memastikan seluruh produk pangan yang dijual di pasar murah dijual dengan harga di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Hal ini sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan GPM, yaitu menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat,” jelas Arief. (**)
