PT Biro Klasifikasi Indonesia/BKI atau IDSurvey telah mengantongi restu jika kualitas klasifikasinya sudah berstandar internasional.
Sekarang, BKI tengah fokus untuk menjamin kapal produksi dalam negeri bisa tetap diakui di dunia internasional.
Mengingat, IDSurvey menjadi salah satu pelaksana dalam sertifikasi kualitas kapal buatan Indonesia. Sejalan dengan itu, IDSurvey juga tengah mengejar posisi untuk diakui dalam Perhimpunan Badan-Badan Klasifikasi Internasional (IACS).
“BKI berupaya menjaga agar bendera Indonesia tetap bertahan dalam jajaran predikat whitelist, pengakuan Port State Control (PSC) dan upaya BKI untuk masuk kedalam IACS akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas Internasional terhadap aspek keselamatan serta keamanan pelayaran di Indonesia dan Internasional,” kata Direktur Utama BKI,” Arisudono Soerono dalam keterangan resminya yang diterima Ocean Week, Minggu.
Ari mengajak pelaku industri maritim untuk terus menguatkan peran holding BUMN Jasa Survei di ekosistem kemaritiman Indonesia. Sehingga BKI dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri mengingat BKI telah memperoleh statement of compliance terkait produk IACS.
“Ini berarti kualitas klasifikasi dan survei statutoria BKI sudah setara dengan biro klasifikasi internasional. IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei saat ini memiliki aktivitas bisnis jasa survey yang meliputi Testing, Inspection, Certification (TIC),” ungkapnya.
BKI ditarget untuk menjadi perusahaan TIC Top 5 di Asia Pacific dan terus menjadi badan klasifikasi terbaik sehingga bisa menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.
Sebagai upaya menjadi badan klasifikasi terbaik, BKI menyampaikan progresnya setelah menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS).
Sementara itu, Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio mengatakan perlunya dukungan dari semua pihak untuk mempertahankannya.
“Saya memiliki tanggung jawab dalam membesarkan BKI, saya pernah terpikir apakah jalanan seperti jembatan Semanggi atau bangunan seperti Monas sudah diverifikasi? Untuk itu, perluasan bisnis dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta sektor bisnis,” kata Marsetio.
Sedangkan Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Okto Irianto menyampaikan apresiasinya atas pencapaian BKI sebagai perusahaan high performance karena dalam Annual Report Tokyo MoU sepanjang 2020 hingga 2022 mendapatkan pencapaian luar biasa di kategori white list.
“Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta kapal berbendera Indonesia untuk berubah menjadi whitelist. Saat ini, harapan tersebut sudah tercapai. Ada dua tujuan lain yang harus dicapai oleh BKI yaitu, high performance dan menjadi pilihan utama di Indonesia dan luar negeri,” kata Okto.
Pada 2023 ini, BKI akan melakukan submission keanggotaan IACS dengan memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan. Ada beragam manfaat yang bisa didapatkan diantaranya mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas status white list flag-state Indonesia serta memastikan kapal yang dibangun di Indonesia memenuhi standar internasional.
Selain itu bisa juga mengakses pasar internasional dengan lebih mudah dan memberikan kontribusi kepada negara dengan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya ekonomi maritim.
BKI berharap bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh pihak untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. (**/ril/ow)
