Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengungkapkan, bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan krusial yang perlu diselesaikan antar stakholders terkait guna mendukung kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu untuk menghidari kemacetan di luar pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
Hal itu disampaikan Kepala Suku Dinas Perhubungan Pemkot Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon saat Diskusi Logistik dan Kepelabuhanan, Bertema “Prospek Bisnis Di Pelabuhan Tanjung Priok” yang digelar Indonesia Port Edotors Club (IPEC), pada Selasa (29/7/2025).
Diskusi tersebut dibuka langsung oleh Kabid Lalu Lintas KSOP Tanjung Priok Wim Hutajulu yang mewakili Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok Capt Heru Susanto.
Hendrico Tampubolon mengatakan, Pemkot Jakut telah menginventarisir permasalahan arus barang dan logistik yang mengakibatkan kemacetan di luar pelabuhan Priok.
Pertama, terdapat 102 depo dan 95 pool petikemas diluar area pelabuhan untuk menopang aktivitas pelabuhan Tanjung Priok dengan kondisi distribusi market share tidak berimbang (depo over flow) dan mengakibatkan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan di lokasi luar pelabuhan.
Kedua, belum diterapkannya tarif batas atas dan batas bawah oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub sehingga terjadi disparitas dan ketidak aturan market share.
Ketiga, belum adanya pembatasan waktu operasional angkutan barang di ruas jalan raya Pelabuhan, jalan Jampea, jalan raya Cilincing, jalan akses Marunda, jalan Cakung Cilincing Raya, jalan Yos Sudarso dan jalan RE Martadinata mengakibatkan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok.
Keempat, terdapat 328 kecelakaan yang terjadi di wilayah kota administrasi Jakarta Utara (Tahun 2022 s/d 2024) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dengan total kerugian tidak sedikit.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Ardhani mengatakan dengan berbagai problematika dan tantangannya tersendiri, agar pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan prospek bisnis di pelabuhan Tanjung Priok.
“Janganlah merasa khawatir untuk berbisnis dan melakukan kegiatan usaha di pelabuhan Priok. Dalam hal ini, Bea dan Cukai Tanjung Priok hanya sebagai fasilitator karena yang menyangkut pelayanan kepabeanan dan cukai yang kami lakukan sudah hampir sepenuhnya melalui sistem IT. Dominasi dan peran Pelabuhan Priok belum bisa tergantikan,” ujar Ardhani.
Dia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 140 s/d 150-an proses bisnis yang melibatkan berbagai instansi dan berkaitan dengan layanan Bea dan Cukai yang sudah dapat dilakukan melalui sistem (online), hanya 20-an proses bisnis yang masih pakai hard coppy.
Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputera mengatakan hingga saat ini arus barang dan petikemas Pelabuhan Tanjung Priok masih tetap tumbuh, tetutama untuk peti kemas.
Yandri juga memaparkan berbagai rencana dan pembangunan yang telah disiapkan oleh manajemen Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Bahkan hingga Juni 2025 saja, petikemas internasional di Priok telah mencapai 3,94 juta twenty foot equivalent units (TEUs). Sedangkan non-kontainernya mencapai 10,07 juta Ton,” ungkap Yandri.
Acara Dialog itu juga semakin semarak dengan adanya pembahasan dari kalangan asosiasi terkait antara lain; Andi Pattonangi (Ketua INSA Jaya), Adil Karim (Ketua ALFI DKI Jakarta), Suwondo (Ketua APBMI DKI Jakarta), A. Yacub (Ketua ASDEKI Jakarta) dan H.Annas (APTRINDO Jakarta).
“Untuk mengatasi kemacetan di luar pelabuhan yang berhubungan dengan kegiatan depo petikemas perlu ada kajian komprehemsif dari Pemda DKI maupun Pemkot setempat yang melibatkan para stakkeholders termasuk asosiasi terkait,” ujar Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim.
Sedangkan Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Jakarta, A Yacub mengatakan mahalnya tarif depo saat ini lantaran perusahaan pelayaran mengambil haknya Depo.
“Makanya kami setuju dan sudah siapkan kajian mengenai tarif-tarif batas atas dan bawah di depo tersebut. Kami juga mohon Dinas Perhubungan menertibkan lokasi-lokasi depo di luar pelabuhan yang seringkali bikin macet,” ucap Yacub yang juga menyoroti keberadaan kontainer long stay di pelabuhan Priok. (***)
