Kementerian Perhubungan akan mempercepat pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi. Pihak swasta hingga BUMN akan digandeng dalam percepatan pembangunan infrastruktur ini.
Apalagi kata Ketua Komisi V DPR RI, Francis, anggaran 2017/2018 untuk pembangunan infrastruktur transportasi, baik darat, udara, kereta api, dan laut sebesar Rp 200 triliun sudah diteken oleh DPR RI.
Menurut Menhub Budi Karya, nantinya pelabuhan hingga bandara pun akan diserahkan kepada pihak swasta. Upaya ini diharapkan dapat berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur sektor transportasi.
“Sekarang daripada lama-lama pokoknya tahun ini harus selesai. Berarti tiap dua minggu saya menyerahkan dua pelabuhan atau dua bandara kepada BUMN atau swasta untuk dikerjasamakan,” ucap Budi Karya.
Pemikiran Menhub Budi Karya Sumadi tersebut, tak terlepas adanya permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada waktu Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Selasa (29/8) lalu yang meminta kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet Kerja untuk mengoptimalkan dana APBN bagi kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada berbagai daerah di Indonesia.
Jadi, ungkap Budi Karya, penyerahan beberapa proyek kepada pihak swasta diyakini akan berdampak kepada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. “Anggaran negara pun dapat digunakan untuk sektor lainnya yang tak diminati oleh pihak swasta. Satu sisi PNBP tetap dapat, orang saya bisa pindah ke organisasi yang lain tapi APBN yang saya bebankan bandara dan itu bisa saya pakai untuk membangun tempat-tempat yang kosong. Jadi itu salah satu program yang menjadi program unggulan. Karena apa? Satu sisi PNBP bisa naik dan presentasi tertentu, layanan menjadi baik, dan saya punya dana untuk dipakai di daerah-daerah,” jelas Menhub panjang lebar.
Anggaran negara nantinya akan digunakan pada proyek yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (***)
