INSA dan Chandra Motik Maritime Center (CMC) meminta agar keinginan pemerintah (Kemenhub) mewujudkan Tanjung Priok sebagai transhipment port terus diupayakan dan tidak berhenti, karena potensinya sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah melakukan upaya untuk itu, mungkin melalui regulasi khusus.
Kedua tokoh Srikandi tersebut juga mengapresiasi positif terhadap komitmen bersama yang diteken oleh unsur pemerintah, operator pelabuhan dan pelaku usaha untuk mensupport transhipment pelabuhan Jakarta. Apalagi Menhub Budi Karya Sumadi ikut menyaksikan penandatangan komitmen tersebut, di Borobudur Hotel, Selasa (14/11) lalu.
“Para pengguna jasa pelabuhan dipastikan mau untuk menggunakan Priok sebagai pelabuhan Transhipment, sepanjang biaya dan fasilitas yang tersedia bisa bersaing dengan pelabuhan lain. Kalau bisa kompetitif, kenapa tidak,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, kepada Ocean Week, di Jakarta.
Karena itu, tutur Carmelita, apa yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kejayaan maritim dan transhipment port Jakarta perlulah didukung dan diapresiasi. “Ini menjadi tantangan untuk Pelindo II maupun pihak pelayaran untuk bekerja keras menjadikan Priok lebih efisien,” kata Carmelita.
Pastinya, kata Meme (panggilannya), Tanjung Priok mesti bisa lebih unggul dari Singapura, jika memang ingin mengambil sebagaian pasar yang selama ini lewat PSA tersebut. “Service harus lebih bagus dibandingkan PSA Singapura, lebih kompetitif tarifnya, juga bisa memberikan insentif pada pihak pelayaran sebagaimana yang dilakukan Singapura,” ujarnya.
Sebaliknya, ungkap Carmelita, Pelayaran pun harus juga dapat memberikan freight yang kompetitif, lebih murah, sehingga pemilik barang yang biasa kirim dari luar Priok tertarik untuk mengapalkan melalui Tanjung Priok karena murah dan lebih cepat. “Itu tantangan dan saya yakin bisa dilaksanakan, agar cita-cita presiden Jokowi maupun dunia usaha bisa berjalan, dan berkelanjutan,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Chandra Motik, Pimpinan CMC juga berpendapat sama seperti Carmelita Hartoto. “Pemerintah mesti berani membuat regulasi tegas agar transhipment pelabuhan Jakarta dapat terwujud. Ini mesti fokus, nggak bisa setengah-setengah,” ucapnya.
Menurut Chandra, keinginan Presiden Jokowi menjadikan pelabuhan Jakarta mesti disupport. “Kalau semua komitmen, pasti bisa diwujudkan, kan sudah ada kapal besar yang masuk ke Priok, terus rutenya juga sudah langsung ke Amerika maupun ke Asia Timur. Sekarang tinggal bagaimana ketegasan pemerintah membuat regulasi untuk pelabuhan-pelabuhan lain memanfaatkan Tanjung Priok sebagai transhipment,” ungkap Chandra Motik bersemangat.
Menhub Budi Karya Sumadi juga sudah menyampaikan supaya semua aparat
yang ada di Tanjung Priok dapat bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II sehingga dapat bersatu dalam memberikan layanan.
Mengenai regulasi, pihaknya tidak menutup diri apabila ada ide yang akan disampaikan untuk kemajuan yang baik dan tentunya sesuai dengan Undang-Undang. Kemudian menyangkut tarif, pelabuhan kita siap untuk dapat kompetitif.
Menurut Menhub, konsep transhipment akan memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura atau Malaysia.
“Konsep Transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia. Pengiriman dari daerah menggunakan kapal Roro, selanjutnya pengapalan dapat dilakukan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok ke negara tujuan,” ungkap Budi Karya optimis. (***)
