Pemerintah memastikan kelancaran arus barang baik ekspor dan impor melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Arif Toha di Jakarta hari Selasa (9/01) menanggapi isu melambatnya kinerja PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sehingga menyebabkan terganggunya arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Saya memastikan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok tetap berjalan dengan baik meskipun manajemen JICT sedang terjadi peralihan tenaga outsourcing operator alat bongkar muat jenis Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) di terminal JICT dari sebelumnya dipegang oleh PT. Empco Logistic menjadi PT. Multi Tally Indonesia (MTI),” tegas Arif.
Menurutnya, peralihan tenaga outsourcing operator dimaksud disebabkan masa kontrak PT. Empco Logistic dengan JICT telah habis di Desember 2017 sehingga manajemen JICT membuka tender yang dimenangkan PT. MTI.
“Proses tendernya berjalan lancar dan transparan yang menunjuk PT. MTI sebagai pemenang. Ini murni Business to Business dan Pemerintah tidak mencampuri urusan internal JICT,” ujarnya.
Arif Toha juga menyebutkan bahwa manajemen JICT telah menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kelambatan sementara terhadap produktifitas kegiatan bongkar muat peti kemas di terminal karena ada penyesuaian petugas operator peralatan bongkar muat di awal tahun ini.
“JICT sendiri menargetkan seluruh kegiatan bongkat muat akan berjalan normal kembali sebagaimana tingkat produktifitas yang telah ditetapkan Pemerintah,” ungkap Arif.
Kepala OP Tanjung Priok menegaskan karena adanya peralihan tenaga outsourcing operator dimaksud tentunya membutuhkan waktu untuk melakukan familiarisasi dan penyesuaian agar hasilnya bisa maksimal.
“Dalam hal ini, Pemerintah terus memantau dan memastikan pelayanan bongkar muat terus berjalan lancar dan hingga saat ini pelayanan terus berjalan, tidak ditemui adanya antrian yang signifikan,” katanya.
Arif juga mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan rencana alternatif bila kedepannya terjadi antrian panjang bongkar muat kontainer.
“Tentu saja Pemerintah akan mengatur agar tetap berjalan lancar bila terjadi antrian misalnya saja mengalihkan antrian tersebut ke terminal lainnya,” tutup Arif. (hub/**)
