Pemerintah provinsi akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pelayaran di Sungai Mahakam menyusul seringnya terjadi insiden penabrakan jembatan oleh kapal tongkang bermuatan batu bara.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud usai rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Senin (5/1/2026).
“Kesimpulan rapat hari ini, kami melakukan mitigasi untuk meminimalisir terjadinya insiden serupa terhadap jembatan-jembatan dan aset negara maupun aset daerah di Kalimantan Timur,” kata Rudy kepada wartawan.
Rudy mengungkapkan, insiden penabrakan kembali terjadi pada awal tahun. Pada 4 Januari 2025, Jembatan Mahulu kembali ditabrak dua kapal tongkang bermuatan batu bara.
Dua kapal yang terlibat yakni Tugboat Bloro 7 yang menarik tongkang Roby 311 serta Tugboat Raja Laksana 166 yang menarik tongkang Danny 95.
Sebelumnya, pada 23 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 Wita, Jembatan Mahulu juga ditabrak tongkang M80-1302 yang ditarik tugboat KD 2018 milik PT Dharmalancar Sejahtera. Insiden tersebut mengakibatkan pilar ke-6 jembatan mengalami benturan.
Rudy menegaskan, pemerintah provinsi akan memperbaiki tata kelola alur pelayaran di seluruh jembatan Sungai Mahakam, termasuk Jembatan Mahulu, Mahkota, Kutai Kartanegara, dan Jembatan Kembar.
“Kami juga akan memperbaiki sarana dan prasarana agar sesuai standar internasional keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di bawah jembatan. Di atas jembatan ada masyarakat yang melintas, keselamatan mereka harus menjadi prioritas,” ujarnya dikutip dari selasar.co.
Selain itu, ungkapnya, Pemprov Kaltim akan menata ulang kapal-kapal tambat yang memenuhi Sungai Mahakam dari hulu hingga hilir, baik kapal bermuatan maupun kosong. Penataan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan bersama KSOP, Dinas Perhubungan, navigasi, dan Dinas PUPR.
“Nantinya akan dibangun area-area rest area bagi kapal tongkang agar tidak mengganggu alur pelayaran, mengingat Sungai Mahakam relatif sempit sementara ukuran kapal cukup besar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa secara visual dan geometrik, Jembatan Mahulu masih aman untuk dilintasi kendaraan darat.
“Belum terlihat tanda-tanda pergeseran, sehingga untuk sementara aman dilalui. Namun untuk memastikan kondisi struktur di dalam, tetap diperlukan investigasi lanjutan,” katanya.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa pelayaran di bawah jembatan masih berisiko karena belum dilengkapi fender pengaman. Oleh sebab itu, kapal yang melintas harus mendapatkan pengawalan dan asistensi ketat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy menekankan bahaya serius akibat ketiadaan fender. Menurut perhitungannya, kapal berbobot sekitar 400 ton dengan kecepatan dua knot perjam saja sudah berpotensi merobohkan jembatan.
“Tanpa fender, risikonya sangat besar. Maka perlu pandu dan escort ekstra sebagai bagian dari pengawasan SOP,” tegasnya.
Rudy juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memantau aktivitas pelayaran, seperti pemasangan CCTV dan penerangan di seluruh jembatan Sungai Mahakam.
“Manusia saja tidak cukup, kita harus menggunakan teknologi dan bersahabat dengan alam. Jangan sampai terjadi lagi insiden yang membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Terkait tanggung jawab atas kerusakan jembatan, Rudy menegaskan bahwa pihak yang menabrak wajib mengganti kerugian. Untuk sanksi teknis, hal tersebut akan ditangani oleh KSOP.
Dia juga mendorong agar peran pemanduan kapal dilakukan oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Menurutnya, jika Perusda yang melakukan pemanduan, maka tanggung jawab akan lebih jelas berada di bawah pemerintah provinsi.
“Kami sudah sampaikan ke KSOP agar aktor utama pemanduan kapal wajib Perusda, demi pengelolaan risiko yang lebih baik,” pungkasnya. (sumber selasar.co)
