PT Pelindo I mendapat tugas mengelola lalu lintas pelayaran di Selat Malaka oleh Kemenhub. Hal itu sudah pula dibicarakan Menhub Budi Karya Sumadi dengan Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim ketika keduanya bertemu di Kantor Kemenhub, Jakarta baru-baru ini.
Pemerintah melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut pun telah mendapatkan kesepakatan dengan Singapura dan Malaysia dalam pengelolaan Selat Malaka. Artinya dengan kesepakatan tersebut Indonesia akan ikut dalam pengelolaan selat tersebut.
Kata Budi Karya, setelah mendengar cerita bahwa Indonesia dapat mengelola Selat Malaka, Kick Lim sangat mengapresiasi langkah tersebut. “Beliau mengapresiasi langkah tersebut. Di satu sisi kita berkoordinasi baik dengan Singapura dan Malaysia, di sisi lain kita memberi suatu keleluasaan atau juga kelancaran lalu lintas di selat Malaka,” kata Budi.
Seperti diketahui bahwa setiap hari ratusan kapal lalu lalang di perairan Selat Malaka. Indonesia sudah lama mengincar untuk dapat ambil bagian dalam pemanduan kapal, karena potensinya sangat besar. PT Pelindo 1 juga sudah berupaya masuk dalam peluang pandu di kawasan Selat Malaka tersebut. Mengingat selama ini bisnis kapal pandu di kawasan Selat Malaka itu hanya dikuasai Malaysia dan Singapura.
Bahkan PT Pelindo Marine Service (anak usaha Pelindo III) juga menggarap bisnis pemanduan disitu sejak Maret 2016. Di Selat Malaka, pihaknya mengoperasikan sembilan kapal dari sekitar 82 unit kapal yang tersebar di seluruh pelabuha Indonesia.
Perseroan ini menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang bertarung untuk jasa pandu di wilayah East Bound itu. Menurut pihak PT Pelindo Marine Service, diperlukan tiga tahun untuk masuk ke Selat Malaka.
Tapi, sekarang setelah ada kesepakatan diantara ketiga Negara (Malaysia-Singapura-Indonesia) dalam pengelolaan Selat Malaka, tinggal bagaimana melaksanakannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono berharap pada bulan ini (Februari-red) atau selambatnya Maret 2017 sudah bisa berjalan. “Yang penting Malaysia dan Singapura sudah sepakat, kita laksanakan karena kita punya kemampuan,” ujar Tonny.
Meski demikian, kata Tonny, perlu dipersiapankan sumber daya manusia, dan kesiapan peralatan. “Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk Pelindo I dalam menyiapkan segala sesuatunya, karena selat Malaka dan Singapura areanya Pelindo I,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo 1, M Hamied Wijaya mengungkapkan, Pelindo 1 memiliki peluang besar dalam memanfaatkan fasilitas kapal pandu untuk puluhan kapal besar yang melintasi kawasan Selat Malaka.
“Selama ini, layanan kapal pandu itu dipegang Malaysia dan Singapura. Selama 10 tahun terakhir ini, kita terus berupaya untuk bisa mendapatkan peluang layanan kapal pandu untuk memandu kapal yang hilir mudik di Selat Malaka,” ujarnya.
Corporate Secretary PT Pelindo I M. Eriansyah menambahkan akhirnya Malaysia dan Singapura mau melimpahkan layanan jasa kapal pandu kepada Indonesia. “Pelindo 1 tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk bisa menggunakan layanan jasa kapal pandu di kawasan Selat Malaka tersebut,” ucapnya. (***)
