Kurang lebih satu setengah bulan lagi, libur Natal dan Tahun Baru (2026/2027) tiba, dan menyusul Lebaran 2027. Pada saat libur tersebut, pemerintah (Kemenhub, Kepolisian) biasanya dibuat sibuk. Padahal kegiatan ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun, namun tetap saja selalu ada masalah seperti macet.
Apa yang menjadi penyebab, bagaimana mengantisipasinya, terutama pada lintasan ramai seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk, serta lintasan penyeberangan lainnya.
Untuk mengetahui hal itu, serta kesiapan apa yang dilakukan Gapasdap, sebagai operator kapal penyeberangan, dalam rangka mengantisipasi kemacetan, Ocean Week (OW) mencoba mengorek mengenai kesiapan tersebut kepada Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo (KS), berikut bocorannya.
OW : Bagaimana GAPASDAP mengantisipasi angkutan Nataru, khususnya lintasan Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk?
KS : GAPASDAP bersama para operator anggota terus mempersiapkan kesiapan armada, keselamatan pelayaran, keandalan operasional, serta koordinasi dengan regulator dan pengelola pelabuhan.
Namun perlu dipahami bahwa kemacetan penyeberangan tidak selalu disebabkan oleh kekurangan kapal.
Sebagai contoh, berdasarkan laporan operasional terbaru yang kami terima dari Ketapang–Gilimanuk, saat ini terdapat 58 kapal, tetapi yang dapat dioperasikan setiap hari hanya sekitar 26 kapal, terdiri dari 14 kapal yang menggunakan dermaga movable bridge (MB) dan 12 kapal yang menggunakan dermaga LCM.
Dengan tambahan kapal perbantuan di MB4, jumlah kapal yang beroperasi dapat mencapai 27–28 kapal per hari.
OW : artinya ?
KS : artinya, jumlah kapal yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang dapat dilayani oleh fasilitas dermaga. Kondisi ini diperparah oleh surutnya air laut secara ekstrem. Ketika ketinggian air berada pada level 0,6 meter ke bawah menurut laporan operasional, kapal-kapal LCM tidak dapat melakukan sandar maupun bongkar muat selama sekitar 3–7 jam dalam sehari.
Akibatnya terjadi penurunan kapasitas pelayanan yang menimbulkan antrean kendaraan.
Berdasarkan laporan lapangan yang kami terima pagi ini, antrean kendaraan mencapai sekitar 6 kilometer di Ketapang dan 1 kilometer di Gilimanuk.
Ini membuktikan bahwa persoalan penyeberangan harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem antara kapal, dermaga, kondisi perairan, dan arus kendaraan.
OW : Apa saja persiapan yang perlu dilakukan, mengingat setelah Nataru segera menyusul angkutan Lebaran?
KS : Untuk jangka pendek, GAPASDAP mendorong langkah-langkah operasional yang konkret.
Pertama, mempercepat proses pemuatan dan pembongkaran kendaraan dengan tetap memperhatikan keselamatan serta ketepatan jadwal kapal.
Kedua, melakukan pemisahan pengaturan kendaraan berat dan ringan, khususnya pada pelayanan dermaga MB4, agar proses bongkar muat lebih efektif.
Ketiga, mengatur kuota penjualan tiket berdasarkan kapasitas pelayanan riil pelabuhan, bukan sekadar kapasitas teoritis seluruh kapal yang tersedia.
Keempat, mengembalikan pengaturan penjualan tiket dengan batas jarak 2,7 kilometer dari pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengoptimalkan buffer zone atau kantong parkir kendaraan.
Kelima, melakukan rekayasa lalu lintas secara terpadu, mencegah kendaraan menerobos antrean atau ngeblong, serta memastikan prioritas pelayanan diterapkan secara tertib dan transparan.
Keenam, mengoptimalkan pola operasi kapal berkapasitas besar dan mengatur jadwal bongkar muat pada dermaga Tanjungwangi dan ASDP agar tidak terjadi benturan arus kendaraan.
OW : Apa lagi?
KS : Selain itu, kami memperoleh informasi bahwa peningkatan dermaga MB2 Gilimanuk ditargetkan mencapai progres 80% pada 14 Desember 2026 dan direncanakan dapat digunakan secara fungsional selama Nataru, sepanjang telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.
Sementara itu, peningkatan dermaga ponton menjadi fasilitas MB ditargetkan selesai pada Februari 2027 atau sebelum angkutan Lebaran. Kami berharap kedua pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal karena akan sangat membantu peningkatan kapasitas dan keandalan pelayanan.
OW : Mengapa Nataru dan Lebaran yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun masih terkesan membuat pemerintah panik? Apakah pemerintah belum siap?
KS : Kami tidak ingin menyatakan bahwa pemerintah tidak siap atau panik. Kami memahami berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan bersama seluruh pemangku kepentingan.
Namun demikian, harus diakui bahwa apabila kemacetan panjang terus terjadi secara berulang di lokasi yang sama, berarti masih ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara permanen.
Natal, Tahun Baru, dan Lebaran merupakan agenda tahunan yang waktunya dapat diprediksi jauh hari.
Demikian pula persoalan pasang surut air laut, keterbatasan dermaga, kepadatan kendaraan, dan kebutuhan kapasitas angkut yang pada dasarnya dapat dipetakan berdasarkan data historis.
Karena itu, pemerintah seharusnya memiliki perencanaan yang semakin matang dari tahun ke tahun.
Menurut kami, penanganan tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi, pembentukan posko, rekayasa lalu lintas, atau pembatasan kendaraan ketika musim liburan tiba.
Yang lebih penting adalah penyelesaian akar persoalan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, perbaikan sistem operasional, dan manajemen transportasi yang terintegrasi.
Kami berharap setiap evaluasi Nataru dan Lebaran benar-benar menghasilkan perbaikan permanen, bukan sekadar rekomendasi yang kembali diulang pada tahun berikutnya.
OW : Menurut GAPASDAP, apa langkah yang seharusnya dilakukan pada lintasan Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, dan lintasan padat lainnya?
KS : Setiap lintasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga solusinya tidak boleh diseragamkan. Untuk Merak–Bakauheni, yang perlu dioptimalkan adalah produktivitas kapal dan dermaga, pengaturan pola operasi, distribusi kendaraan, serta integrasi pelayanan antara pelabuhan dan jalan akses.
Jumlah kapal yang banyak tidak otomatis meningkatkan kapasitas pelayanan apabila jumlah dermaga dan kemampuan bongkar muat tetap terbatas.
Untuk Ketapang–Gilimanuk, diperlukan penanganan yang lebih spesifik terhadap kondisi pasang surut ekstrem, keterbatasan fasilitas sandar, serta kapasitas dermaga.
Percepatan peningkatan MB2 Gilimanuk dan penyelesaian fasilitas dermaga MB tambahan merupakan langkah penting yang harus dikawal bersama.
Selain itu, perlu dikaji solusi teknis jangka panjang agar operasional penyeberangan tidak terus-menerus mengalami gangguan selama berjam-jam akibat kondisi air surut.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengembangan infrastruktur pelabuhan sejalan dengan pertumbuhan kendaraan dan kebutuhan distribusi logistik.
Kami ingin menegaskan bahwa menambah jumlah kapal tanpa meningkatkan kapasitas dermaga tidak otomatis menyelesaikan kemacetan.
Yang diperlukan adalah keseimbangan kapasitas antara kapal, dermaga, terminal kendaraan, akses jalan, dan sistem pengaturan lalu lintas.
OW : Apakah pemerintah perlu melarang truk barang melintas di jalan utama selama Nataru dan Lebaran?
KS : GAPASDAP berpandangan bahwa pembatasan angkutan barang dapat diterapkan secara selektif dalam kondisi tertentu, tetapi tidak seharusnya menjadi solusi utama yang terus diulang setiap musim liburan.
Angkutan barang merupakan tulang punggung distribusi logistik nasional.
Kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut kebutuhan pokok masyarakat, bahan baku industri, hasil produksi, dan berbagai komoditas penting lainnya.
Pembatasan yang terlalu luas dan berkepanjangan berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya logistik, dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang.
Karena itu, pembatasan harus berdasarkan analisis kapasitas, kepadatan lalu lintas, waktu puncak, dan karakteristik masing-masing lintasan.
Pengecualian untuk kebutuhan pokok dan barang strategis harus diberikan secara jelas, disertai pengaturan waktu perjalanan dan penyediaan kantong parkir yang memadai.
Kami juga mengingatkan bahwa salah satu fungsi strategis angkutan penyeberangan adalah menjaga konektivitas antardaerah, mendukung distribusi logistik, serta membantu mencegah disparitas harga barang di berbagai wilayah Indonesia.
Jangan sampai persoalan kemacetan diselesaikan dengan mengorbankan kelancaran distribusi logistik dan kepentingan perekonomian masyarakat.
GAPASDAP mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menyukseskan angkutan Nataru dan Lebaran.
Kami juga mengapresiasi langkah peningkatan fasilitas dermaga yang sedang dilaksanakan.
Namun, kami berharap penanganan kemacetan dapat beralih dari pendekatan yang dominan bersifat darurat menjadi penyelesaian sistemik dan berkelanjutan.
Nataru dan Lebaran adalah agenda tahunan yang sudah dapat diprediksi. Karena itu, kemacetan panjang yang terus berulang seharusnya tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Kelancaran angkutan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan pelayaran.
Tujuan kita bukan sekadar membuat arus kendaraan lancar pada saat liburan, tetapi membangun sistem transportasi penyeberangan nasional yang selamat, andal, efisien, dan mampu melayani masyarakat sepanjang tahun. (**)
