PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) melaksanakan Program SAIL (Speak, Assess, Integrate, Learn) Batch II di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang pada 14–16 Oktober 2026. Program ini bertujuan memperkuat komunikasi antara manajemen dan pekerja, mengidentifikasi kendala operasional, serta mendorong penyelesaian masalah melalui kerja sama lintas fungsi.
Kegiatan yang berlangsung di Area Kalimantan 1 dan Area Kalimantan 2, Wilayah 4 PJM, ini merupakan bagian dari program internalisasi budaya perusahaan Break The Silo (BTS). Melalui program tersebut, PJM mendorong keterbukaan komunikasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan budaya keselamatan kerja, serta terciptanya lingkungan kerja yang saling menghargai.
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PJM, Aris Subagyo, mengatakan bahwa SAIL menjadi sarana bagi manajemen untuk memahami langsung kondisi operasional sekaligus mendengarkan masukan dari pekerja di lapangan.
“Melalui SAIL, manajemen dapat berdialog langsung dengan pekerja untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi. Masukan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan yang melibatkan berbagai fungsi di perusahaan,” ujar Aris.
Program SAIL Batch II melibatkan Manajemen Kantor Pusat, Manajemen Wilayah, serta pekerja dari berbagai fungsi operasional, mulai dari perwira pandu, anak buah kapal (ABK), operator radio, planner, hingga pekerja administrasi.
Kegiatan diawali dengan Management Walkthrough (MWT), yakni kunjungan manajemen ke sejumlah fasilitas operasional, antara lain pilot station, kapal tunda, serta ruang Planning and Control (PnC). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi kerja, penerapan prosedur keselamatan, kualitas pelayanan, dan potensi kendala dalam kegiatan operasional.
Hasil peninjauan kemudian dibahas bersama pekerja melalui sesi diskusi dan penyampaian aspirasi. Dalam forum tersebut, pekerja dapat menyampaikan kendala, kebutuhan operasional, serta usulan perbaikan secara langsung kepada manajemen.
Sejumlah isu yang dibahas meliputi kebutuhan tambahan tenaga pandu di beberapa unit, peningkatan kompetensi pekerja, pengembangan jenjang karier perwira pandu, serta peremajaan fasilitas pendukung pelayanan pemanduan.
Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja turut menjadi perhatian, khususnya terkait pengaturan pola jaga dan risiko kelelahan (fatigue) pekerja operasional. Pembahasan juga mencakup penerapan Standard Operating Procedure (SOP), Work Instruction (WI), serta sosialisasi aplikasi RTG (Ready To Go) untuk mendukung peningkatan kesadaran keselamatan kerja.
Melalui sesi Insight Session from Board of Directors, manajemen juga memberikan arahan terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, pola karier, dan dukungan fasilitas kerja.
Program SAIL dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu Operational Assessment, Speaker (Suara Pekerja), dan Marine Collab Squad.
Tahap Operational Assessment dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan operasional di lapangan. Selanjutnya, melalui Speaker, pekerja dan manajemen berdiskusi untuk menyampaikan masukan serta merumuskan alternatif solusi. Adapun Marine Collab Squad diarahkan untuk membentuk kerja sama lintas fungsi dalam menindaklanjuti hasil temuan dan menyusun langkah perbaikan.
Aris menjelaskan bahwa tindak lanjut hasil kegiatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan SAIL. Setiap persoalan yang ditemukan perlu dikoordinasikan dengan fungsi terkait agar penyelesaiannya tidak terhambat oleh batas kewenangan antarunit.
“SAIL bukan hanya forum untuk menyampaikan aspirasi. Kami ingin setiap masukan dapat ditelaah dan ditindaklanjuti secara terukur, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh pekerja dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan operasional,” jelasnya.
Pelaksanaan program ini juga mendukung arah transformasi perusahaan yang sejalan dengan semangat penguatan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan efisiensi operasional yang didorong oleh Danantara Indonesia.
Melalui SAIL Batch II, PJM terus memperkuat budaya kerja One PJM – One Pelindo dengan mendorong kolaborasi antara kantor pusat, wilayah, dan unit operasional. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, meningkatkan keselamatan kerja, serta mendukung pelayanan jasa kepelabuhanan yang lebih aman dan andal. (**)
