Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) meminta rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat diselaraskan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan Pemerintah daerah sebelum masuk tahap pelaksanaan.
“Pengembangan kawasan pelabuhan perlu diselaraskan antara perencanaan pemerintah daerah, Pelindo dan pemerintah daerah sebelum masuk tahap pelaksanaan,” kata Chief Of Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan saat Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan proposal pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang melalui surat nomor 552.4/195/DISHUB-SB/2026 tertanggal 1 September 2026.
Surat itu juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur.
“Rencana kawasan Teluk Bayur harus diselaraskan dulu dengan Pelindo dan pemerintah daerah, kemudian dikunci melalui kebijakan pusat agar resmi masuk dalam tata ruang,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengusulkan delapan pekerjaan prioritas di Teluk Bayur, diantaranya reklamasi terminal curah tahap pertama seluas 2,32 ha, pembangunan Dermaga 08 dan Dermaga 09, pemasangan pipa minyak sawit mentah (CPO) sepanjang 363,68 m, penataan kawasan permukiman dalam pelabuhan serta perpanjangan pemecah ombak sepanjang 558 m.
Sementara itu, usulan pengembangan Pelabuhan Muara Padang difokuskan pada pembangunan Gedung Maritime Centre dan penyusunan kajian bisnis kawasan.
Dalam proposal tersebut disebutkan Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di pesisir Sumatera Barat serta menjadi jalur utama ekspor distribusi komoditas Sumatera Barat ke pasar nasional dan internasional.
Berdasarkan data Pelindo yang dilampirkan dalam proposal, Teluk Bayur memiliki dermaga peti kemas sepanjang 348 m dan dermaga nonpeti kemas sepanjang 850,5 m.
Pelabuhan tersebut memiliki kapasitas 345.600 TEUs per tahun serta mampu melayani bongkar muat curah cair sebanyak 4,63 juta ton dan curah kering 4,74 juta ton per tahun.
Teluk Bayur juga menjadi salah satu pusat distribusi minyak sawit mentah (CPO). Sebanyak tujuh perusahaan memanfaatkan fasilitas tangki timbun di kawasan tersebut dengan total produk lebih dari 3,15 juta ton pada 2025. Dan kontributor terbesar berasal dari PT Padang Raya Cakrawala dengan produksi 1,16 juta ton atau sekitar 37 persen dari total produksi.
Pemprov Sumatera Barat menyebutkan masih terdapat kendala tata ruang dalam pengembangan kawasan tersebut. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) Kota Padang 2023-2024 masih menetapkan kawasan Teluk Bayur sebagai zona transportasi sehingga belum mengakomodasi pengembangan kegiatan industri. Kondisi serupa terdapat di kawasan Muara Padang yang sebagian lahannya masih berstatus zona transportasi, kawasan perlindungan setempat dan cagar budaya.
“Untuk Muara Padang, rancangan Rencana Induk Pelabuhan telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian Perhubungan sejak Februari 2025. Sementara itu pembangunan Gedung Maritime Centre telah mengantongi izin sumber daya air dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan tinggal menunggu persetujuan bangunan gedung sebelum memasuki tahap pelaksanaan,” katanya. (**/ant)
