DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menyampaikan keprihatinan atas antrean panjang kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang yang dilaporkan mencapai sekitar 15 kilometer.
Sebagian pengemudi, khususnya truk logistik tujuan Bali, harus menunggu cukup lama sebelum dapat menyeberang.
Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan kapal, melainkan karena kapasitas dan produktivitas dermaga menurun ketika kebutuhan penyeberangan tetap tinggi.
Saat ini terdapat 56 armada kapal di lintas Ketapang–Gilimanuk. Dalam kondisi normal, sekitar 28-32 kapal dapat beroperasi setiap hari. Namun, kemampuan operasi turun menjadi sekitar 23 kapal karena dua fasilitas dermaga tidak dapat digunakan secara optimal.
Dermaga MB II ditutup sejak 21 Agustus 2026 untuk pekerjaan peningkatan kapasitas hingga Maret 2027. Dermaga tersebut direncanakan dapat difungsikan sementara pada masa Natal dan Tahun Baru 2026.
Sementara itu, Dermaga Bulusan belum dapat dioperasikan karena dua fender roboh ke laut dan memerlukan perbaikan.
“Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang. Kapal hanya dapat melayani kendaraan apabila tersedia dermaga dan waktu sandar. Jadi, akar persoalannya bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan kapasitas dermaga yang saat ini semakin berkurang karena dua dermaga belum dapat digunakan,” jelas Khoiri dalam siaran persnya yang diterima Ocean Week, Jumat sore.
Kondisi tersebut, ungkap Khoiri, juga diperberat oleh Dermaga LCM Ketapang yang belum terintegrasi secara optimal dengan pelabuhan utama. Selain itu, MB I yang berkapasitas sekitar 30 ton dan MB III sekitar 20 ton memiliki keterbatasan dalam melayani kendaraan berat. Kendaraan berat dan ringan juga belum sepenuhnya dipisahkan sehingga pergerakan kendaraan ringan ikut terhambat.
“Kemacetan ini berimplikasi langsung terhadap pelayanan penyeberangan dan distribusi logistik Jawa–Bali. Waktu tunggu menjadi lebih panjang, biaya angkutan meningkat, jadwal distribusi terganggu, pengemudi mengalami kelelahan, dan antrean meluas hingga jalan nasional,” ujarnya.
Khoiri menyatakan bahwa GAPASDAP memahami kalau pekerjaan perbaikan dan peningkatan dermaga diperlukan untuk meningkatkan keselamatan serta kapasitas pelayanan dalam jangka panjang. Karena itu, penyelesaiannya perlu didukung bersama, sekaligus diimbangi dengan langkah darurat untuk menjaga kelancaran pelayanan selama masa pekerjaan.
Langkah Yang Diusulkan
Menurut Khoiri, sembari menunggu pekerjaan dermaga selesai, GAPASDAP mengusulkan empat langkah yang dapat segera dipertimbangkan, yakni ;
1. Memisahkan kendaraan ringan dan kendaraan berat sejak sebelum memasuki pelabuhan. Kendaraan ringan dapat langsung diarahkan menuju MB I dan MB III agar tidak ikut tertahan dalam antrean kendaraan berat.
2. Mengoptimalkan dermaga plengsengan untuk kapal LCM melalui penyatuan dan penguatan area dengan konstruksi cor beton, sehingga jumlah kapal LCM yang dapat dilayani bertambah sebagai pengganti sementara Dermaga Bulusan.
3. Mempertimbangkan penggunaan MB II secara fungsional dan terbatas untuk kapal kecil atau kapal yang secara teknis dinilai aman. Pelaksanaannya harus berdasarkan kajian teknis, pengawasan, dan persetujuan pihak berwenang serta tidak mengganggu pekerjaan peningkatan dermaga.
4. Mempercepat proses bongkar-muat oleh setiap perusahaan pelayaran, dengan tetap mengutamakan keselamatan, agar waktu sandar lebih singkat dan jumlah perjalanan kapal dapat ditingkatkan.
“Langkah tersebut perlu didukung dengan penyediaan buffer zone, pengaturan kantong parkir kendaraan berat dan ringan, penyampaian informasi antrean secara berkala, serta pengendalian kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan,” ungkap Khoiri.
Kolaborasi Seluruh Kepentingan
Khoiri juga menegaskan, GAPASDAP mengajak Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, BPTD, KSOP, pemerintah daerah, kepolisian, BMKG, operator kapal, perusahaan angkutan, pengemudi, serta seluruh pengguna jasa untuk bekerja sama sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
PT ASDP sebagai pengelola pelabuhan memiliki peran penting dalam percepatan perbaikan fasilitas dan optimalisasi dermaga.
Sementara Kementerian Perhubungan diperlukan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, koordinasi, serta dukungan kebijakan dan sarana-prasarana.
Sedangkan Operator kapal juga berkomitmen mengoptimalkan armada dan mempercepat bongkar-muat dengan tetap mematuhi ketentuan keselamatan.
“Kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, perusahaan angkutan, dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem. Yang terpenting saat ini adalah mengurai antrean, menjaga keselamatan, dan memastikan distribusi logistik Jawa–Bali tetap berjalan,” ujar Khoiri.
Dalam jangka menengah dan panjang, GAPASDAP berharap peningkatan MB II dapat diselesaikan tepat waktu, Dermaga Bulusan segera dipulihkan, kapasitas MB I dan MB III ditingkatkan, serta integrasi LCM–Bulusan dipercepat. Penambahan kapasitas dermaga harus menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan penambahan kapal baru.
GAPASDAP juga memohon kerja sama dan pengertian seluruh pengguna jasa selama masa perbaikan dan peningkatan dermaga berlangsung.
Pengemudi dan perusahaan angkutan diharapkan mengikuti pengaturan petugas, memanfaatkan kantong parkir yang disiapkan, serta memantau informasi operasional sebelum menuju pelabuhan.
“Atas nama GAPASDAP dan seluruh operator penyeberangan, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, para pengemudi, dan pengguna jasa apabila antrean menyebabkan waktu tunggu cukup lama dan perjalanan menjadi kurang lancar. Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan. Kami akan terus berkoordinasi dan berupaya memberikan pelayanan terbaik selama masa perbaikan ini,” kata Khoiri.
GAPASDAP meyakini bahwa dengan keterbukaan informasi, pengaturan yang disiplin, percepatan pekerjaan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antrean dapat segera diurai dan pelayanan Ketapang–Gilimanuk dapat kembali berjalan normal. (***)
