Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan Apel Gelar Pasukan National Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2025, pada hari Selasa (18/11) di Batam.
Marpolex 2025 ini digelar sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi insiden tumpahan minyak di laut, yang pada tahun ini secara spesifik berfokus pada jalur perairan Batam dan Kepulauan Riau.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Capt. Hendri Ginting, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan respons darurat yang efektif dan terkoordinasi.
“Sinergi antar lembaga merupakan kunci keberhasilan respons keadaan darurat. Apel ini memastikan kesiapan personel, peralatan, dan efektivitas komando serta komunikasi dalam operasi penanggulangan,” ujarnya.
Tahun ini merupakan latihan skala nasional ke-16 yang bertujuan menguji dan mengevaluasi kemampuan serta prosedur penanggulangan tumpahan minyak di laut.
28 unsur termasuk ambulance yang berasal dari 17 institusi terlibat secara aktif, dengan total personel berjumlah kurang lebih 750 orang.
Ratusan personil yang diterjunkan antara lain Ditjen Perhubungan Laut, Komando Daerah Angkatan Laut IV, Polairud Polda Kepri, Basarnas, Damkar, Bakamla, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK), SKK Migas dan PT Bintang 99 Persada.
Sementara itu, 26 kapal turut ikut serta dalam latihan ini, diantaranya KN Trisula, KN Sarotama, KN Rantos, KN Catamaran 508, RIB Basarnas, KAL Mapur, dan Patkamla Lobam.
Dukungan Pemda
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang berlaku sebagai Inspektur Apel Marpolex 2025, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan latihan penanggulangan tumpahan minyak ini.
Dia mengungkapkan, Batam berada di jalur Selat Malaka dan Selat Singapura, yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia sehingga berisiko tinggi terhadap insiden pencemaran lintas batas.
“Menjaga ruang laut dan keamanan maritim merupakan fokus utama bagi Provinsi Kepulauan Riau. Kami mendukung penuh peningkatan kesiapsiagaan nasional, karena setiap insiden di laut berdampak pada masyarakat dan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Wagub Nyanyang menuturkan, biasanya dalam kurun waktu bulan September sampai Februari terdapat potensi ancaman tumpahan minyak.
“Namun dalam dua tahun terakhir tidak ada insiden besar terkait pencemaran laut di Kepri berkat koordinasi erat Pemda dengan Ditjen Perhubungan Laut untuk menjaga maritim kita bersama,” ucapnya.
Komitmen Indonesia
Sebagai anggota International Maritime Organization (IMO), Indonesia berkewajiban menjaga kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan pencemaran laut.
Direktur KPLP, Capt Hendri Ginting mengatakan, Indonesia juga wajib melaporkan setiap pelaksanaan latihan dan insiden pencemaran laut kepada IMO.
Hal ini, lanjutnya, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi global dalam menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.
“Keaktifan Indonesia dalam latihan kesiapsiagaan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang bertanggung jawab, berkomitmen pada standar internasional, dan siap menjaga keselamatan pelayaran global,” kata Capt. Hendri Ginting. (***)
