Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, seluruh instansi dan pemangku kepentingan di lingkungan Pelabuhan Makassar, pada Selasa (28/10), menggelar Deklarasi Bersama Kondusifitas Pelabuhan Makassar yang dilaksanakan di Lobi Kantor Pelindo Regional 4.
Deklarasi ini menjadi simbol komitmen lintas instansi dalam mewujudkan pelabuhan yang aman, tertib, lancar, dan berdaya saing tinggi, demi mendukung peningkatan pelayanan kepelabuhanan di Makassar.
Kepala Kantor KSOP Utama Makassar, Jon Kenedi, menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah, operator pelabuhan, aparat keamanan, dan asosiasi pelaku usaha dalam menjaga ekosistem pelabuhan yang kondusif.
“Kondusifitas pelabuhan adalah prasyarat utama bagi peningkatan pelayanan publik dan kegiatan logistik nasional. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor seperti hari ini, kita berharap Pelabuhan Makassar semakin aman, tertib, dan efisien dalam melayani masyarakat serta dunia usaha,” ujar Jon Kenedi.
Dia menyampaikan bahwa peran setiap unsur dalam pelabuhan saling terkait dan membutuhkan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang intensif, serta komitmen bersama untuk menegakkan aturan dan etika pelayanan.
Sementara itu, Division Head Pelayanan Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, menegaskan bahwa deklarasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat One Port, One Spirit, One Standard di wilayah kerja Pelindo Regional 4.
“Kondusifitas pelabuhan adalah fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Pelindo berkomitmen menghadirkan layanan yang berorientasi pada keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keteraturan operasional,” ujar Yusida.
Dia menambahkan bahwa Pelindo Regional 4 akan terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis antara seluruh pemangku kepentingan pelabuhan.
Penandatanganan deklarasi dilakukan oleh lebih dari 20 pimpinan instansi yang berperan langsung dalam aktivitas dan pelayanan pelabuhan, di antaranya Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulsel, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Kepala KPPBC TMP B Makassar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Dari unsur aparat keamanan turut melakukan penandatanganan deklarasi, Kapolres Pelabuhan Makassar dan Kapolsek Pelabuhan Soekarno Hatta. Sementara dari pihak Pelindo Group, yaitu Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Terminal Head TPK New Makassar, Branch Manager Pelindo Multi Terminal, dan Manager Area I Makassar dari Subholding Pelindo Jasa Maritim.
Tak hanya dari sisi regulator dan operator, dukungan juga datang dari unsur pelaku usaha dan asosiasi, antara lain Kepala Pelni Cabang Makassar, Ketua Koperasi TKBM Karya Tulus Pelabuhan Makassar, Ketua DPW ALFI/ILFA Sulselbar, Ketua DPC INSA Kota Makassar, Ketua DPW APBMI Sulselbar, Ketua DPD GPEI Sulselbar, Ketua DPW ISAA Kota Makassar, Ketua DPC PELRA Kota Makassar, serta perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Maritim Kota Makassar.
Deklarasi bersama yang digelar usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 ini menjadi simbol kebangkitan semangat kebersamaan lintas sektor di pelabuhan. Semangat yang sama dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda: bersatu, berdaulat, dan bekerja bersama demi kemajuan bangsa.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga diterjemahkan dalam tindakan nyata di lapangan melalui koordinasi terpadu, penerapan prosedur keselamatan kerja, disiplin operasional, dan komunikasi yang berkesinambungan antara semua pihak.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Pelabuhan Makassar diharapkan menjadi pelabuhan yang semakin maju, aman, dan berdaya saing, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pengguna jasa, dan seluruh pemangku kepentingan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). (***)
