Pelaku usaha di sector kemaritiman (angkutan laut) masih wait & see, kemana langkah dan arah atau konsep yang akan dilakukan serta dibuat oleh PMO Holding Maritim.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dan Ketua Umum ABUPI Aulia Febri yang dimintai tanggapannya sehubungan ditunjuknya Dana Amin sebagai Direktur PMO Holding Maritim oleh Menneg BUMN Rini Soemarno melalui keputusan menteri BUMN RI nomor SK-48/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017, menyatakan masih akan menunggu konsep yang akan dibuat oleh PMO Holding maritime tersebut.
“Kita belum bisa komentar lebih jauh, karena itu baru saja (PMO Holding Maritim-red) dibentuk. Paling kita hanya menerka saja, nanti nggak pas lagi,” kata Carmelita kepada Ocean Week, Selasa (21/3) malam.
Menurut Ketua Kadin Indonesia bidang Perhubngan ini, pihaknya belum juga memperoleh penjelasan dari kementerian BUMN. “Saya rasa nanti aka nada sosialisasi,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikemukakan Aulia Febri. “Kita tunggu dulu saja, kan baru membentuk PMO sebagai think tank pembentukan holding BUMN Maritim. Kita lihat nanti konsep yang akan dikeluarkan oleh PMO tersebut,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan bagaimana swasta mengantisipasi, Aulia mengatakan, kalau swasta biasanya akan lebih agile (lincah/tangkas-red) dalam mengantisipasi kondisi bisnis yang terjadi. “So will see dulu lah,” ucapnya.
Sementara itu Ketua INSA Makassar, Hamka mengungkapkan, penyatuan kekuatan BUMN Maritim memaksa pihak swasta untuk kerja keras. “Harus lebih efisien, rekapitalisasi, ekspansi usaha, membangun arah dan sinergitas dengan holding maritime jika tetap mau survive dan competitif,” ujarnya kepada Ocean Week, Rabu (22/3) pagi.
Sebenarnya, ungkap Hamka, saat ini hamper seluruh sector bisnis telah dimasuki oleh perusahaan BUMN. Apalagi dengan dukungan dana yang begitu besar, hampir pasti akan tercipta pola dominasi oleh BUMN khususnya dibidang logistic.
“Fakta empiric ini sesungguhnya merupakan refleksi atas model kebijakan makro ekonomi kita saat ini yang cenderung sentralistik dan oligopolistic,” ujarnya lagi.
Menurut Hamka, para pengusaha dibidang maritime yang sedang ‘sesak nafas’ sebagai dampak dari kondisi ekonomi makro saat ini, yang sementara melakukan restrukturisasi permodalan dan manajemen usaha, tiba-tiba porak-poranda dengan hadirnya PMO ini.
Menanggapi PMO Holding Maritim ini, Ketua INSA Semarang, Ridwan mengaku sangat khawatir, karena holding ini dapat saja membawa BUMN kea rah monopoli.
“Sulit rasanya kalau holding nanti harus bermain cantik dengan bebas bersaing dengan pelaku usaha sejenis lainnya. Penguasaan usaha dari hilir ke hulu yaitu sejak dari shipping/keagenan, PBM, pelabuhan, pergudangan, forwarding, trucking, mungkin awalnya dengan alas an efisiensi biaya, tapi setelah semua dapat dikuasai, nanti nilai jual akan ditetapkan mereka (holding-red),” ungkap Ridwan kepada Ocean Week, Rabu pagi.
Kata Ridwan, sebagai BUMN mestinya tidak serakah, namun mesti melihat UU BUMN, dimaa BUMN bertindak sebagai motivator dan fasilitator dari usaha swasta lainnya yang lebih dulu sudah ada. “Bukan malah menjadi operator dan ‘predator’. Usaha di sector kemaritiman akan semakin tercancam dengan rencana holding BUMN itu,” tutur Ridwan.
Dari Medan, Koordinator ALFI se-Sumatera Khairul Mahalli menegaskan seharusnya pemerintah jangan berbisnis. “Kalau pemerintah sudah ikutan bisnis, ibarat jeruk makan jeruk,” ujarnya singkat.
Sumber Ocean Week mengatakan, kemungkinan Holding itu akan menggabungkan Pelindo I,II, III, dan IV, lalu ketiga pelayaran Pelni, ASDP, dan Djakarta Lloyd. Kemudian lima kawasan industry, usaha logistic BUMN antara lain BGR dan VTP.
Seperti diketahui bahwa Menneg BUMN Rini Soemarno melalui SK yang ditekennya tanggal 10 Maret 2017, menetapkan mantan direktur PT Pelindo II (era Dirut RJ Lino) Dana Amin sebagai Direktur projects management officenya (PMO) Holding Maritim,.
Dalam SK itu juga memutuskan PMO Holding Maritim bertugas dan bertanggungjawab, antara lain menyusun projects master plan untuk transformasi dan konsolidasi bisnis BUMN sektor maritim. (***)
