Dikeluarkannya Inpres 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, sontak memberikan kejutan penting seakan memberikan risiko bahkan ketidakpastian baru di awal 2025 ini.
Hal ini juga penting bagi masyarakat angkutan laut nasional khususnya dampak pemangkasan total sekitar Rp 306 Triliun (untuk pos APBN plus APBD) bagi sejumlah Kementerian dan Lembaga, dimana Kemenhub menurun dari pagu sekitar 31,45 Triliun Rupiah lalu berkurang menjadi 17,5 Triliun Rupiah.
Khususnya untuk sektor angkutan laut, direktorat jenderal perhubungan laut di tahun 2024 mengelola dana sekitar 9,49 Triliun Rupiah, di tahun ini terkena imbas kuat. Dan jika melihat porsi pengurangan yang sama sebesar 43,6% atas pos anggaran Kemenhub, maka diperkirakan anggaran Ditjen Hubla sekitar 4-4,5 Triliun Rupiah.
Selanjutnya dalam beberapa hari ke depan ini, usulan efisiensi belanja tersebut perlu segera diidentifikasi dan disampaikan kepada Menkeu serta komisi V DPR RI sesuai arahan Inpres 1/2025 tersebut.
Dan seperti yang diatur dalam angka ketiga poin 2 dari Inpres tersebut, diarahkan bahwa efisiensi anggaran yang perlu dilakukan meliputi belanja operasional dan non operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Lantas terkait ini, bagaimana pos anggaran eksis di ditjen perhubungan laut di tahun 2025 ini akan dikelola khususnya dalam menjalankan fungsi utamanya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.
Beberapa hal berikut perlu mungkin dapat menjadi rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di Ditjen Hubla untuk tetap mengikuti aturan Inpres, namun juga memenuhi tugas utamanya untuk keberlanjutan angkutan laut nasional yang tetap baik, efisien dan efektif.
Fungsi penting yang pertama khususnya terkait menjaga keselamatan, dan keamanan pelayaran serta proteksi lingkungan perairan nasional perlu tetap menjadi perhatian utama. Khususnya atas usaha mempertahankan tingkat kelaikan, serta ketersediaan daya dukung operasi navigasi dan komunikasi pelayaran di perairan nasional, perairan dalam termasuk sungai dan berbagai alur pelabuhan nasional.
Sementara yang kedua, dukungan terkait angkutan perintis laut seperti tol laut, angkutan ternak, angkutan rede, angkutan perintis penyeberangan perlu disediakan.
Karena hal ini merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak pemangkasan anggaran ini. Bantalan subsidi angkutan perintis laut merupakan modal ekonomi utama dan mendasar bagi masyarakat kepulauan nasional.
Khususnya atas isu ketersediaan, ruang kapal, konektivitas, ketahanan pangan, dan dampak harga (inflasi). Khususnya untuk kelompok bahan pokok dan penting bagi wilayah 3TP ini.
Sementara bagi dunia usaha, dukungan inaportnet yang tetap handal perlu tetap dipertahankan dengan kualitas layanan yang baik.
Karena hal ini mempengaruhi kelancaran arus barang, serta geliat ekonomi dan logistik maritim nasional. Selanjutnya, pemangkasan anggaran ini, mungkin berkorelasi kuat terhadap penurunan penerimaan rupiah khususnya PNBP dari Ditjen Hubla mendatang.
Akibat tergerusnya volume kapasitas bisnis maritim, cenderung menurunnya investasi, termasuk penundaan berbagai proyek-proyek infrastruktur baru di lingkungan masyarakat maritim nasional.
Untuk itu, usaha penguatan peran badan layanan umum (BLU) di berbagai unit pelaksana teknis di Ditjenhubla perlu dieksplorasikan.
Lewat peningkatkan utilitas berbagai fasilitas, peralatan, sistem informasi dan SDM handal yang ada, yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk layanan publik yang lebih terbuka, tanpa meninggalkan kewajiban utamanya untuk layanan masyarakat secara rutin.
Selanjutnya, usaha kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha dalam dan luar negeri termasuk sinergi dengan pemda perlu menjadi opsi penting untuk tetap melaksanakan fungsi utama ditjenhubla yang tetap handal atas berbagai operasi teknis angkutan laut yang berkelanjutan. (Penulis Prof. DR. Raja Oloan Saut Gurning, Dosen ITS Surabaya)
