Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi resmi membuka Rakernas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) 2024, pada Jumat (1/11), bertempat di Harris Hotel, Bali.
Dirjen Antoni mengapresiasi terhadap kegiatan yang digelar oleh APBMI dengan tema “United We Strong, Together We Grow”, PBM Tumbuh Kuat Bersatu Untuk Indonesia Maju.
Dirjen Perhubungan Laut berpesan supaya pengurus jangan memanfaatkan asosiasi untuk kepentingan pribadinya. “Kalau ini yang jadi pikirannya, pasti akan ada Asosiasi sama akan muncul sebagai tandingan,” katanya.
Menurut Dirjen, APBMI harus support BUP sebagai operator (Pelindo), karena jaringannya luas, kapal bisa datang ke pelabuhan yang dikelolanya. APBMI juga harus bersinergi dengan asosiasi lain, dan Stakeholders terkait di sektor kepelabuhanan. “Saya senang kalau semua akur, kalau banyak yang berantem saya sebagai pengawas yang repot,” ungkapnya.
“Saya minta pada Rakernas ini benar-benar bisa menghasilkan apa yang diinginkan bersama. Mengenai tarif, kebijakan, dan lainnya bisa menghasilkan yang baik, dan hasilnya bisa disampaikan ke pemerintah,” tambahnya.
Antoni juga menyampaikan pesen Menhub, supaya pihaknya (pemerintah/Hubla) melayani dengan baik. Prinsipnya kita menerima terhadap apa yang disampaikan oleh para asosiasi.
Kata Dirjen Hubla Antoni, bahwa bagi pengusaha, kepastian hukum dan kepastian untuk berusaha itu yang terpenting. Sebaliknya, Pemerintah juga butuh kepastian hukum supaya dikemudian hari tak ada masalah hukum.
Antoni mengatakan, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dibentuk dan dikukuhkan dengan didasari semangat dari seluruh perusahaan bongkar muat terhadap perkembangan dunia maritim dalam menunjang kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
“Dengan hadirnya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, kami harapkan bisa mendukung kelancaran distribusi logistik serta menjadi pemangku pelaku usaha bongkar muat di pelabuhan yang dapat mengelola usahanya secara professional dan terampil,” ujarnya.
Selain itu, diharapkan APBMI dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan di era digitalisasi industri di pelabuhan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal tersebut mengingat pelabuhan menjadi salah satu sektor yang mampu mendongkrak daya saing di dunia maritim dan mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.
Dirjen Antoni mengungkapkan, proses bongkar-muat di pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja/performansi sebuah pelabuhan. Lamanya proses bongkar-muat di pelabuhan juga dapat mempengaruhi lamanya turn round time kapal yang akhirnya membuat biaya operasional kapal semakin mahal yang dampaknya menjadi beban kepada masyarakat.
“Efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan tentunya dapat mempengaruhi besaran biaya logistik barang yang dibongkar atau dimuat melalui pelabuhan,” katanya.
Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan menilai bahwa untuk menciptakan pelayanan bongkar muat yang efektif dan efisien maka usaha kegiatan bongkar muat di pelabuhan harus dikelola secara profesional, dengan melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan sistem informasi digital.
“Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memacu semangat kita semua dalam memajukan transformasi logistik Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Di samping itu, hal ini dapat menjadi motivasi kita bersama untuk mewujudkan pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan yang akuntabel dan transparansi serta terjalinnya kolaborasi dan integrasi pelayanan barang di pelabuhan dengan semua stakeholder terkait.
Garda Terdepan
Sebelumnya, Dr. Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta M.Appl. Sc, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, manyampaikan bahwa APBMI berperan dalam peningkatan mekanisme komunikasi dan sistem informasi antara sesama PBM dengan penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan dan asosiasi-asosiasi lain maupun dengan instansi pemerintah agar tercapai suatu kerjasama yang harmonis dalam kontribusinya menunjang pembangunan nasional.
“APBMI adalah garda terdepan yang melakukan kegiatan kelancaran arus bongkar muat di pelabuhan dengan mengutamakan safety first. Proses bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja sebuah pelabuhan. Semakin lama proses bongkar muat maka mempengaruhi turun round time kapal yang membuat operasional kapal semakin tinggi,” katanya.
Kata I Gde Wayan Samsi, keberadaan APBMI dapat mendukung kelancaran distribusi logistik secara nasional dan mewujudkan usaha pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal secara aman, tertib, cepat, tepat waktu, terpadu dan efisien.
Wayan Samsi berharap, APBMI dapat terus mendorong anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan di era revolusi industri, agar kualitas pelayanan yang diberikan semakin meningkat, sehingga para pelaku usaha bongkar muat di pelabuhan dapat mengelola usahanya secara profesional. Mengingat pelabuhan menjadi salah satu faktor yang mampu mendongkrak daya saing dan mendorong tumbuhnya perekonomian.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) Ditjen Hubla Capt. Hartanto mengungkapkan bahwa APBMI harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. “Karena sekarang eranya sudah masuk pada industri teknologi, jangan sampai anggota APBMI ketinggalan jaman,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto mengatakan bahwa Rakernas kali ini sekaligus memperingati ulang tahun APBMI yang ke-36.
“Terima kasih atas kehadiran bapak Dirjen Laut, para ketua asosiasi, direksi Pelindo, pak direktur Lala, dan para anggota APBMI,” katanya.
Suwondo, Ketua Panitia, melaporkan jika banyak anggota yang hadir di Bali salam Rakernas. “Terimakasih atas dukungan dan sponsor dari bapak-bapak,” katanya.
Hadir pada Rakernas bertema “United We Strong, Together We Grow”, PBM Tumbuh Kuat Bersatu Untuk Indonesia Maju, selain DPW, DPC APBMI seluruh Indonesia, juga Dirjen Hubla Antoni Arif Priadi, Direktur Lala Hubla Capt. Hartanto, Ketua Depalindo Toto Dirgantoro, Ketua Umum Asdeki Mustofa Kamal, Ketua Umum GINSI Capt. Subandi, Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Mulyanto, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta. (***)
