Transportasi laut merupakan komponen yang sangat penting bagi kelancaran ekonomi masyarakat, baik di daerah maupun luar daerah Pulau Jawa. Hal tersebut menjadi latar belakang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) khususnya pada wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak.
Kegiatan FGD Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Masalembu dan Pelabuhan Karamian, Kabupaten Sumenep, diadakan pada Kamis (8/8) di Hotel Aston Sidoarjo.
Direktur Kenavigasian, yang diwakili oleh Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, Agustono, dalam sambutannya saat membuka FGD menyampaikan bahwa Pelabuhan Masalembu dan Pelabuhan Karamian memiliki rute pelayaran yang menghubungkan penyeberangan penumpang dari Jawa – Madura hingga Pulau Kalimantan, sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya penetapan alur pada kedua pelabuhan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan alur pelayaran yang tepat, aman, dan efisien,” ujar Agustono.
Alur pelayaran memiliki peran yang penting untuk keselamatan pelayaran demi mencegah terjadinya kecelakaan. Alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi perairan, yang diikuti dengan penandaan bahaya kenavigasian, serta penentuan area labuh kapal.
Pelabuhan Masalembu dan Pelabuhan Karamian secara geografis berada pada wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Secara hierarki, pelabuhan tersebut berdasarkan KP 432 Tahun 2017 memiliki status sebagai pelabuhan pengumpan regional.
“Dalam hal pengembangan ekonomi daerah, Pelabuhan Masalembu dan Pelabuhan Karamian merupakan pelabuhan utama yang menunjang transportasi laut angkutan barang, yang sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil survei, Pelabuhan Masalembu memiliki kedalaman di depan dermaga berkisar antara 2,8 hingga 5,2 mlws. Sementara itu, Pelabuhan Karamian memiliki kedalaman bervariasi, yakni di depan dermaga antara 4,7 hingga 14,6 mlws, dan kedalaman di alur antara 16,8 hingga 27,5 mlws, dengan jenis material dasar laut berupa lumpur berpasir.
“Alur pelayaran harus ditetapkan dengan batas-batas yang sudah ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran,” jelasnya.
Agustono juga mengingatkan agar alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan melalui maklumat pelayaran maupun berita pelaut Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Alur dan Telekomunikasi Pelayanan (Telkompel), Capt. Heru Maryanto, menyampaikan bahwa hingga tahun 2024 ini telah ditetapkan 8 alur pelayaran, di antaranya Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS), Alur Pelabuhan Kalianget, Alur Pelabuhan Probolinggo, Alur Pelabuhan Panarukan, Alur Pelabuhan Tanjung Wangi, Alur Pelabuhan Tanjung Pakis, dan Alur Pelabuhan Taddan.
Sementara itu, di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, masih terdapat 4 alur pelayaran masuk pelabuhan yang sedang dalam proses penetapan, di antaranya Alur Pelayaran Pelabuhan Bawean, Alur Pelabuhan Branta, Alur Pelabuhan Kalbut, dan Alur Pelabuhan Boom.
“Melalui Focus Group Discussion ini, diharapkan akan menghasilkan masukan maupun saran dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran bagi kapal-kapal yang keluar masuk Pelabuhan Masalembo dan Pelabuhan Karamian yang berada di Kabupaten Sumenep,” ujar Capt. Heru.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut pada sesi diskusi dipimpin oleh moderator dari Direktorat Kenavigasian dengan 5 narasumber dari Pushidrosal, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Direktorat Kepelabuhanan, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, serta Poltekpel Surabaya. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh 52 instansi secara luring dan daring melalui Zoom Meeting. (***)
