Indonesia Port Editors Club (IPEC) menggelar diskusi bertema ‘Mewujudkan Efisiensi Logistik Nasional’ pada Selasa (2/7/2024), bertempat di Sunlake Hotel, Jakarta Utara.
Diskusi yang dikemas secara relax tersebut menghadirkan para Nara sumber kompeten di bidangnya. Mereka antara lain, Yukki Nugrahawan Hanafi (chairman FIATA Asia Pasific), Capt Asmari Heri (praktisi pelayaran), Akbar Djohan (ketum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia/ALFI), Tata Djuarsa (wakil ketua umum Aptrindo), Joko Noerhudha (Direktur Utama Subholding Pelindo Solusi Logistik/SPSL), dan Capt. Korompis (sekjen APBMI).
Dalam obrolan santai itu, semua sepakat (para Nara sumber dan semua peserta) bahwa layanan Logistik Nasional sudah semakin membaik, sudah sangat efisien.
“Kinerja untuk logistik nasional sudah semakin membaik, port stay sangat rendah, lalu lintas barang pun cepat, sudah sangat efisien,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi, diamini semua nya yang hadir dalam diskusi tersebut.
Dia pun bercerita bahwa saat ini terjadi Kongesti di pelabuhan Singapura, kapal antre hingga tujuh hari, begitu pula di beberapa pelabuhan negara lain, namun tidak ada beritanya mengenai hal itu.
“Di Indonesia terjadi macet sedikit saja, berita nya kemana-mana, ayolah kita sudah saatnya membangun persepsi untuk Indonesia jika layanan logistik kita sudah bagus, sudah efisien,” ungkapnya dibenarkan Asmari Heri.
Makanya, timpal Asmari Heri, perlu terus disuarakan mengenai membaiknya sistem layanan logistik nasional. “Pastinya pelayaran juga senang dengan membaiknya layanan logistik, karena pelayaran diuntungkan, port stay rendah, tak ada delay kapal, dan itu bisa mengurangi cost logistic,” kata Asmari.
Menurut Asmari, untuk menjaga hal tersebut, perlu kiranya dibentuk satu Badan Logistik yang khusus menangani, mengawasi, dan mengurusi persoalan perlogistikan nasional. “Kami sudah usulkan itu. Semoga pemerintah mendatang mengakomodir usulan itu,” katanya.
Akbar Djohan pun berpendapat sama. “Sudah saatnya ada Badan Logistik Nasional yang tugasnya ya ngurusin soal perlogistikan. Bayangkan sekitar Rp 4.000 triliun pertahun, kontribusi dari sektor logistik nasional ini ke negara. Ini belum ada yang menangani. Makanya kami melalui Kadin Indonesia, ALFI juga sudah mengusulkan ke pemerintah untuk dibentuk Badan Logistik Nasional,” ungkap Akbar yang juga menjabat sebagai direktur PT Krakatau Steel itu.
Dia berharap usulan dibentuknya Badan Logistik Nasional tersebut diakomodir dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang.
Ajang Interaktif
Sebelumnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Indonesia Port Editors’ Club (IPEC) mendorong terwujudnya efisiensi distribusi dan lalu lintas logistik nasional, sehingga meningkatkan perekonomian negara.
“Diskusi yang digelar IPEC ini menjadi ajang interaktif solusi guna mengidentifikasi persoalan kendala kelancaran arus barang, agar terwujud layanan logistik yang efektif dan efisien,” kata Kasubdit Pelayanan Jasa dan Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan I Komang Wisnu Dananjaya, di Jakarta, Selasa.
Komang mewakili Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi membuka secara resmi kegiatan Diskusi bertema ‘Mewujudkan Efisiensi Logistik Nasional’ yang digelar Indonesia Port Editors’ Club (IPEC), di Jakarta.
Dia menyampaikan, bagi pelaku usaha logistik, efisiensi dan transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu. Karena itu pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan integrasi.
Menurut Komang, hal itu merupakan tantangan bersama bagi para pemangku kepentingan dan sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dalam platform logistik pemerintah, yang di integrasikan dalam satu sistem yang efisien.
Komang menjelaskan, semangat efisiensi dan efektivitas ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan giat mengatur strategi efisiensi melalui National Logistik Ecosystem (NLE).
Sebab, kata Komang, melalui NLE, diharapkan dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang diintegrasikan dalam satu sistem kemudahan ‘single submission’.
Dia mengatakan, kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta yang diintegrasikan dalam single submission telah sejalan dengan semangat Ditjen Hubla Kemenhub.
“Makanya Ditjen Hubla (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) Kemenhub terus mengikuti arus perkembangan zaman melalui digitalisasi, salah satunya proses pelayanan kapal dan barang melalui sistem inaportnet,” ujarnya.
Lebih lanjut Komang mengatakan bahwa untuk memudahkan akses layanan logistik, kolaborasi sistem-sistem pemerintah khususnya di pelabuhan, Lembaga National Single Window telah mengembangkan sistem aplikasi terkolaborasi yang disebut Sistem Single Submission Pengangkut atau SSm Pengangkut.
“SSm Pengangkut saat ini telah di uji coba di 46 Pelabuhan,” ujar Komang.
Sedangkan Ketua FIATA Regional Asia Pasifik Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa diskusi bertema ‘Mewujudkan Efisiensi Logistik Nasional’ yang digelar IPEC, mendorong agar mulai mempersepsikan bahwa kinerja logistik nasional kini lebih baik.
“Kalau sekarang kita mulai mempersepsikan yang baik-baik maka saya meyakini (kita lihat dua bulan ke depan) saya optimis investasi juga akan lebih banyak masuk ke Indonesia,” ujar Yukki.
Mantan Ketua umum ALFI ini menekankan agar Indonesia tidak terpengaruh dengan penilaian World Bank atau Bank Dunia pada tahun lalu telah merilis Logistics Performance Index (LPI) Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0, pada tahun 2023.
Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia itu, Itu cuma persepsi. Marilah ke depan kita bicara baik soal logistik nasional ini,” ujar Yukki.
Untuk mendongkrak LPI itu, Yukki menilai diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik. “Biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume,” katanya.
Di tempat sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan dan praktisi pelayaran Asmari Heri mengatakan sudah saatnya Indonesia mendengungkan bahwa logistik nasional ini sudah lebih baik dari pada negara- negara lain di dunia.
“Kalau pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri saat COVID-19 terjadi kongesti, sementara di pelabuhan Indonesia tidak pernah terjadinya kongesti,” ungkapnya.
Direktur Utama Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penataan kargo di pelabuhan sesuai spesifikasinya untuk mewujudkan efisiensi logistik nasional.
Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo] Tata Djuarsa, juga mengatakan hal yang sama. “Semakin membaik sistem logistik nasional, artinya kami sebagai penyedia jasa trucking pun diuntungkan. Karena lalu lintas juga lancar,” ujarnya.
Sedangkan Sekjen DPP APBM Korompis menyampaikan bahwa kinerja bongkar muat di pelabuhan sudah semakin bagus, efisien. “Dulu bongkar muat di pelabuhan Belawan dan Cigading misalnya hanya bisa delapan ribu ton per hari, tapi kini bisa sampai 22 ribu ton per hari. Itu kan sudah terjadi efisiensi yang luar biasa,” ujarnya.
Diskusi tersebut dihadiri para pemangku kepentingan dan asosiasi pengguna dan penyedia jasa pelabuhan, pelayaran, maupun transportasi dan logistik. (***)
