Setelah kebijakan Cabotage berhasil diterapkan di Indonesia beberapa puluh tahun lalu, INSA terus berupaya untuk melanjutkan program beyond Cabotage.
Sayang, beyond Cabotage hingga sekarang belum dapat dilaksanakan karena berbagai hal. Namun, untuk mengetahui apakah program beyond cabotage sudah jalan, Ocean Week (OW) mencoba mewawancarai Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto (CH), berikut petikannya.
OW : bagaimana beyond cabotage yang hingga sekarang belum berjalan, apakah INSA masih ingin melanjutkan program itu ?
CH : program beyond cabotage masih jalan kok. Kan pakai roadmap juga seperti cabotage dulu. Tapi ini bertahap berdasarkan ukuran dan destinasi.
OW : sudah lama ya Bu, padahal potensi barang kita ada (batubara, minyak) ?
CH : kan ada roadmapnya, supaya kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan juga tidak mengganggu devisa expor kita, mengingat penjualan ke LN (luar negeri) kan banyak yang sudah terikat kontrak.
OW : apakah kapal nya yang belum ada ya Bu, dan apakah mungkin mungkin untuk beyond cabotage, beberapa pelayaran nasional bersatu melebur jadi satu ?
CH : nggaklah. Kan kalau kapal bisa segera diadakan, mengingat kita kan paradigmanya ‘Ship Follow the trade’, tapi beyond cabotage kita sudah bergeser lho, bukan pada produk unggulan saja, tetapi juga komoditas lain, seperti muatan cair dimana tanker-tanker Pertamina Indonesia Shipping (PIS) dan swasta lainnya juga sudah trade ke Timur Tengah, operator offshore sudah sampai ke Vietnam, Thailand, Brunei, dan feeder-feeder Container di Asia Tenggara, China dan Pasific sudah dilakukan.
OW : atau pemerintah tak perlu lagi melanjutkan program tol laut yang nota bene hanya buang-buang APBN, atau Pelni yang suruh siapkan kapal karena PSO mereka sangat besar Rp 4,5 triliun lebih. Bagaimana menurut Ibu ?
CH : Wah kalau armada BUMN turut go international, sangat bagus sekali. Sedangkan Tol Laut, menurut saya agar direview kembali untuk memperbanyak rute Hub & Spoke, agar lebih efficient subsidinya. (**)
