Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta PT Pelindo IV (Persero) mempercepat pembangunan di Pelabuhan Bitung, guna menunjang pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), utamanya di Sulawesi Utara.
“Pembangunan di Pelabuhan Bitung harus dipercepat. Jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, utamanya di KTI dan Sulawesi Utara. Apalagi jika sampai mengakibatkan pendapatan negara dan daerah turun karena terhalang oleh lambannya pembangunan yang ada,” kata pria yang akrab disapa JK ini saat mengunjungi Pelabuhan Bitung, usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Pelindo IV dan Pemprov Maluku di Cabang Ambon, Jumat (18/3/2016).
JK juga mengingatkan bahwa sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, untuk mempercepat pembangunan di suatu wilayah.
Manager SDM & Umum Pelindo IV Cabang Pelabuhan Bitung, Harison Nanlohy mengungkapkan ada tiga materi penting yang ditekankan JK dalam kunjungannya ke Pelabuhan Bitung.
“Pertama, JK meminta reklamasi kolam pelabuhan seluas 5 hektare agar segera diselesaikan. Kedua, mempercepat penambahan panjang dermaga sepanjang 135 meter yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN), serta yang ketiga yaitu memberi keleluasaan dan kemudahan untuk ekspor impor barang dari Pelabuhan Bitung yang sudah menjadi hub port kedua di Indonesia sejak 2012,” jelas Harison.
Dia mengungkapkan, meski sudah menjadi hub port kedua di Indonesia sejak sekitar empat tahun lalu, saat ini aktivitas ekspor impor dari Pelabuhan Bitung tidak begitu signifikan. Awal dicanangkan untuk menjadi hub port menurut Harison, arus ekspor impor di pelabuhan tersebut memang cukup ramai, namun kondisi itu tidak berlangsung lama dan kini malah mengalami penurunan.
Hal itu lanjut dia, karena aktivitas pengiriman barang dari dan ke luar negeri dari Pelabuhan Bitung sering terganjal pengurusan izin, terutama bea masuk dan dokumen barang ekspor impor yang selalu menjadi hambatan bagi para pengusaha untuk melakukan kegiatan ekspor maupun impor barang.
Oleh sebab itu, pemerintah kembali ingin menggiatkan kegiatan ekspor impor di pelabuhan yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi tersebut, yaitu salah satunya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan izin dan dokumen yang diperlukan.
Sementara itu, terkait penambahan panjang dermaga yang menggunakan dana PMN, Harison mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdalnya. “Semua rekomendasinya sudah ada, kami tinggal menunggu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Dia optimistis, Mei tahun ini izin yang dimaksud sudah dikeluarkan kementerian terkait, sehingga pada Juni atau awal semester II nanti pihaknya sudah bisa memulai pembangunan fisik dari penambahan panjang dermaga tersebut.
