Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2023 sebesar Rp 4,964 T atau melampaui target sebesar Rp 4,400 T.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp. 4,400 T dan saat ini realisasi PNBP sudah melebihi target yaitu sebesar Rp. 4.964 T dengan capaian prosentase 112,80%,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi dalam acara Evaluasi dan Pemutakhiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d. Semester II Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Jakarta, Kamis (4/1).
“Namun demikian, usaha untuk bisa meningkatkan PNBP harus terus dilakukan dengan tata kelola PNBP yang optimal,” tambah Antoni
Sejak tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerapkan mekanisme Maksimum Pencairan (MP) PNBP secara terpusat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menjadi contoh bagi Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Agama dalam penerapan MP PNBP secara terpusat.
“Sesuai PMK 110 Tahun 2021 bahwa MP PNBP menggunakan Surat Edaran Maksimum Pencairan (SE MP) melalui 3 tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Januari, Tahap II sebesar 80% pada bulan Juli, Tahap III sebesar 100% pada bulan Oktober,” ujar Antoni.
“Untuk itu, diharapkan komitmen dan kerja keras baik dari Kantor Pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung upaya optimalisasi daya serap anggaran sumber dana PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melakukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan sumber dana PNBP serta peranan Kepala UPT terhadap realisasi penggunaan PNBP di lingkup Unitnya,” kata Dirjen Antoni.
Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan evaluasi ini adalah sebagai dasar Laporan Keuangan yang mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana masih terdapat temuan dari Auditor yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Jenderal (Itjen).
Peserta kegiatan Evaluasi dan Pemutakhiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dihadiri oleh Para Bendahara Penerima atau Pengelola PNBP dan Petugas Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Sebagai informasi, dalam acara ini dilakukan juga pemberian penghargaan atas capaian realisasi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan 5 Kategori yaitu Kategori Pengelolaan dan Penatausahaan Realisasi PNBP kurang dari Rp 1 M, Kategori Pengelolaan dan Penatausahaan Realisasi PNBP lebih dari Rp 1 M sampai Rp 10 M, Kategori Pengelolaan dan Penatausahaan Realisasi PNBP lebih dari Rp 10 M, Kategori Realisasi PNBP Terbesar, Kategori Koordinator PNBP Wilayah Terbaik.
Berikut daftar UPT penerima penghargaan, antara lain Kategori Pengelolaan dan Penatausahaan Realisasi PNBP kurang dari Rp 1 M, yaitu UPP Kelas III Marapokot, KSOP Kelas IV Kalianget, UPP Kelas II Bajoe.
Kemudian, Pengelolaan dan Penatausahaan Realisasi PNBP lebih dari Rp 1 M s.d. Rp 10 M, yaitu KSOP Kelas III Lembar, UPP Kelas II Nusa Penida, UPP Kelas III Manggar.
Selanjutnya, Kategori Pengelolaan dan Penatausahaan Realisasi PNBP lebih dari Rp 10 M, yaitu UPP Kelas III Pulau Bunyu, KSOP Kelas II Tanjung Buton, KSOP Kelas I Bitung.
Lebih lanjut, Kategori Realisasi PNBP Terbesar, yaitu KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Kelas I Samarinda, KSOP Utama Tanjung Priok, dan terakhir dengan Kategori Koordinator PNBP Wilayah Terbaik, yaitu KSOP Kelas I Panjang. (***)
