Tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengucurkan belanja infrastruktur mencapai total Rp 455,8 triliun, naik 22,2% dari 2022 yang sebesar Rp 372,8 triliun.
“Untuk infrastruktur Rp 455,8 triliun. Ini sering menjadi sorotan, apa sih dapatnya dari Rp 455 triliun?,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN 2023 di kantornya, Jakarta, baru-baru ini.
Padahal, pada 2021 lalu, anggaran infrastruktur juga sempat tembus Rp 403,3 triliun. Pada dua tahun sebelumnya selalu di bawah itu, yakni pada 2019 hanya sebesar Rp 394,1 triliun, dan pada 2020 Rp 307,3 triliun.
Menurut Sri Mulyani, total belanja infrastruktur pada 2023 itu digunakan untuk berbagai keperluan.
Misalnya membangun dan mengembangkan bandara di 114 lokasi, dan pembangunan serta pengembangan pelabuhan di 47 lokasi maupun pelabuhan penyeberangan di 44 lokasi. Dukungan lahan PSN melalui pembiayaan oleh LMAN, termasuk di dalamnya untuk proyek jalan tol, pelabuhan, kereta api, bendungan, irigasi, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Jadi ngomongin pemerataan infrastruktur ada di mana-mana dari jembatan, jalan, irigasi sampai tol, bandara, pelabuhan, masih ada lagi anggaran melalui TKD,” ungkapnya.
Selain itu juga untuk membangun 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah khusus, dan 140.593 unit rumah swadaya, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah.
Lalu, untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) kapasitas 1.226 liter per detik, bendungan baru 7 unit dan lanjutan 18 unit, jaringan irigasi baru 3.455 ha dan rehab jaringan irigasi 74.569 ha.
Anggaran itu juga digunakan untuk pengelolaan air limbah 12.400 kk dan pengelolaan sampah 19.800 kk, dan melalui transfer ke daerah untuk penyelenggaraan SPAM sebanyak 261.056 unit, SPAM jaringan perpipaan kapasitas 7.174 liter per detik, dan pemasangan 166.254 sambungan rumah air minum.
Untuk jalanan sendiri, Jokowi menggunakan anggaran infrastruktur itu menyelesaikan pembangunan 500 lebih jalan, termasuk jalan tol. Terdiri dari jalan baru 377,5 km dan jalan tol 217,7 km. Sedangkan flyover atau underpass 1.260 m.
Penanganan jalan yang melalui transfer ke daerah pada 2023 telah dicairkan untuk 6.260 km dan jembatan 775 m. Melalui pembiayaan, anggaran itu untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I 972 km dan tahap II 299 km.
Jokowi juga menggunakan anggaran infrastruktur itu untuk membangun jembatan baru dengan total 5.956 m, hingga pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase sepanjang 9.782 m melalui transfer ke daerah.
Jokowi juga mengucurkan dana senilai Rp 14,5 triliun pada 2023 untuk merealisasikan kebijakannya dalam menangani masalah jalanan di daerah yang sempat viral pada tahun lalu. Anggaran itu cair setelah ia menerbitkan Inpres Jalan Daerah 2023 untuk 32 provinsi, 235 kabupaten, dan 24 kota. (**)
