Menjelang pelaksanaan Joint Exercise ISPS Code Fasilitas Pelabuhan antara Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) bersama U.S. Department of Homeland Security dan Departement of Home Affairs Australian Embassy di Pelabuhan Batam, dilaksanakan kegiatan Capacity Building bagi seluruh peserta, pada hari Senin (7/8) bertempat di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam.
Dalam sambutannya, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Panati (KPLP), Rivolindo mengatakan pelaksanaan Capacity Building bagi peserta ini menjadi hal yang sangat penting sebelum dilaksanakannya Join Exercise ISPS Fasilitas Pelabuhan Batam agar berjalan dengan baik.
“Capacity Building merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan Join Exercise Fasilitas Pelabuhan Batam dengan harapan akan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) bagi seluruh peserta,” ujar Rivolindo.
Selain itu, lanjut Rivolindo melalui kegiatan Capacity Building ini diharapkan para peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
‘Kegiatan ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi terkini guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan dalam sektor maritim,” kata Rivolindo.
Direktur KPLP juga mengatakan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merasa sangat terhormat dapat berkolaborasi dengan U.S. Department of Homeland Security dan Departement of Home Affairs Australian Embassy sebagai institusi yang telah lama dikenal atas keahlian dan pengalamannya dalam bidang keamanan maritim.
“Kerjasama ini menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dalam memperkuat sinergi antar lembaga untuk mencapai keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan,” ujarnya.
Lebih jauh Rivolindo mengatakan bahwa penerapan ISPS Code di Indonesia merupakan langkah yang strategis dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional.
‘Dalam dunia yang terus berkembang saat ini, tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait,” tegas Rivolindo.
Menurut dia, Penerapan ISPS Code juga memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif.
“Hal ini tidak hanya berdampak positif pada Fasilitas Pelabuhan di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan seluruh infrastruktur maritim dimata dunia,” ujar Rivolindo.
Turut hadir dan menyaksikan kegiatan Capacity Building kali ini adalah Staf khusus Kementerian Perhubungan Bidang Hubungan antar Lembaga, Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, Tenaga ahli Bidang Pelayanan transportasi laut dan kemaritiman, Andre Mulyana, Pengamat Maritim Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, Tim Instruktur U.S. Department of Homeland Security dan Tim Istruktur Departement of Home Affairs Australian Embassy.
Adapun kegiatan Capacity diikuti oleh 100 orang peserta yang berasal dari Direktorat KPLP, KSOP Khusus Batam, Partner Port Security Commite (PSC) seperti Lantamal IV Batam, Polda Kepulauan Riau, Sat Brimob, Kodim 0316, Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan, BP Batam, RSO Yapanindo, dan Perwakilan dari 9 (Sembilan) Fasilitas Pelabuhan di Batam. (***)
