Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan sinergi optimalisasi program Tol Laut bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan instansi terkait lainnya. Tidak terkecuali di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara (Sulut) melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Ulu Siau.
Kepala UPP Kelas III Ulu Siau Welhelmus D Dami mengungkapkan pihaknya baru saja menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral dan Stakeholder Pelabuhan Ulu Siau serta para pengusaha lokal dalam rangka optimalisasi muatan balik Tol Laut Tahun 2021.
“Kita harus bersinergi dan berkoordinasi untuk terus mengoptimalkan pelayanan Tol Laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara,” kata Welhelmus, Jumat (16/4).
Rakor tersebut dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Serta Stakeholder dan Pengguna Jasa Pelabuhan Ulu Siau yakni Kepala Cabang Pelni Bitung, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Ulu Siau dan Toko-toko dan pengusaha-pengusaha komiditi.
“Rakor ini dilaksanakan karena perlu adanya dukungan dari semua pihak terkait dan pengguna jasa agar program tol laut ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Program ini bukan semata — mata adalah milik satu Kementerian atau lembaga saja melainkan milik bersama antara Kementerian Lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut ini dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Welhelmus mengungkapkan, komoditi unggulan dari daerah tersebut yang memiliki potensi besar untuk menjadi muatan balik Tol Laut adalah Pala, Kopra dan Cengkeh.
Jika dipasarkan di Pulau Jawa dengan pengiriman melalui Tol Laut, otomatis harga jual yang diperoleh para pengusaha lokal menjadi meningkat serta memperoleh perluasan pasar.
Untuk itu, perlu adanya sosialisasi dan dorongan untuk mengoptimalkan muatan balik Tol Laut dengan pengiriman komoditi-komoditi tersebut.
“Dinyatakan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan kepada pengusaha komoditi, pengusaha kebutuhan pokok dan penting lainya dalam hal pengurusan izin-izin dan bersedia turun langsung door to door ke para pengusaha untuk membantu proses pengurusan perijinan,” ungkapnya.
Selain itu, dalam rakor tersebut, Welhelmus mengungkapkan pihaknya selaku regulator dan pemda serta instansi setempat juga mendengar dan menerima masukan dari para pelaku usaha selaku pengguna Tol Laut.
“Dalam rangka meningkatkan muatan balik tol laut pemerintah daerah, para pengusaha komoditi, koperasi dan tokoh masyarakat berkomitmen dan bersedia untuk bersinergi dalam meningkatkan muatan balik Tol Laut melalui Pelabuhan Ulu Siau berupa Pala, Kopra dan Cengkeh untuk mendapatkan harga yang lebih baik di Pulau Jawa,” tutupnya. (***)
