Dalam rangka optimalisasi muatan balik tol laut, sebanyak 15 kantor UPP maupun KSOP Kemenhub telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
Ke-15 instansi di bawah Kemenhub tersebut yakni Kantor UPP Saumlaki, KSOP Jayapura, KSOP FakFak, UPP Tual, UPP Kokas, UPP KLS II POMAKO, KSOP KLS I Sorong, Kantor UPP Kls III Waren, KUPP JAILOLO, UPP KLS III SARMI, UPP Larantuka, UPP Seba, UPP Kelas Luwuk, UPP Pagimana, dan UPP BULI/MABA.
Sementara kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Buli, Halmahera Timur.
Kepala Kantor UPP Kelas III Buli, Anwar Sahitua, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, Program Tol Laut Tahun 2020 dengan menggunakan Kapal KM. Logistik Nusantara 5, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Halmahera Timur. Namun demikian, Anwar mengakui bahwa masih terdapat kendala-kendala seperti kurangnya fasilitas bongkar muat serta muatan balik yang masih belum optimal.
“Untuk itu, kami ajak Instansi serta stakeholder terkait untuk berkoordinasi dan membentuk tim bersama dalam rangka mengoptimalkan muatan balik Tol Laut dari Pelabuhan Buli,” ujarnya, Kamis (25/3).
Anwar mengungkapkan, masalah yang dihadapi selain sedikitnya muatan balik adalah kendala dan keterlambatan kegiatan di lapangan dikarenakan kurang memadainya fasilitas bongkar muat. Terkait hal tersebut, Anwar menyatakan pihaknya siap membantu menyediakan fasilitas Pelabuhan, terutama di sisi darat sebagai area bongkar kontainer, serta fasilitas peralatan bongkar muat berupa alat berat.
“Kami sudah mengusulkan pengadaan Peralatan Bongkar Muat seperti Forklift, Crane, dan Mobil Tronton, sehingga dapat mengatasi kendala dan dapat memudahkan kegiatan bongkar muat,” katanya.
Adapun terkait muatan balik, Anwar menjelaskan, bahwa pada tahun 2020 hasil komoditi yang dikirim ke Surabaya adalah Kopra sebanyak 1.188 ton, hasil kayu olahan sebanyak 648 ton, dan hasil perikanan dan kelautan sebanyak 45 ton ikan.
“Jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan hasil Kopra di Halmahera Timur yang dalam satu tahunnya bisa mencapai 4.800 Ton. Selain itu, masih banyak juga komoditi daerah yang belum tersentuh secara maksimal oleh pengusaha, seperti rumput laut, serta hasil pertanian dan perkebunan,” ungkapnya.
Anwar berharap, dengan dibentuknya Tim Bersama ini, kendala yang dihadapi dalam optimalisasi Tol Laut satu per satu dapat diselesaikan. Dinas-Dinas terkait, seperti misalnya Dinas Perindagkop Kabupaten Halmahera Timur dapat membantu para pengusaha yang mengalami hambatan dan kendala tentang perizinan, serta membantu mencari pembeli atau pemasaran di Surabaya.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa menampung hasil komoditi Masyarakat dan membuat Peraturan Daerah tentang Penjualan Hasil Komoditi,” tutupnya.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Bidang Perdangangan Dinas Perindagkop Kabupaten Halmahera Timur, Kepala Bidang Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Timur, serta perwakilan dari PT. Pelni Cabang Ternate, TKBM Pelabuhan Buli dan PElabuhan Maba, serta perwakilan dari para pengusaha. (***)
