Sebanyak 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan berhasil mendapatkan penghargaan pembangunan Zona Integritas 2020 dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, hari ini Senin (21/12) di Jakarta.
Dua diantaranya adalah UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yaitu Distrik Navigasi Kelas I Makassar dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik. Dengan demikian sejak tahun 2018, sudah 6 (enam) UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada tahun 2019 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang sampai saat ini masih merupakan satu-satunya UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mendapatkan predikat WBBK.
Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan tambahan dua UPT yang berpredikat Zona Integritas Menuju WBK, maka total ada 6 UPT yang telah meraih predikat WBK dan 1 UPT yang meraih WBBM. Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di tahun 2021. Yang masih WBK ditingkatkan menjadi WBBM dan yang sudah WBBM agar dapat terus dipertahankan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Andi Hartono hari ini (21/12) di Jakarta.
Andi berharap agar UPT yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat menjadi acuan atau benchmarking bagi UPT lain dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK.
Pada kesempatan ini, Sesdit Andi juga menyampaikan apresiasi kepada kedua UPT yang telah berhasil meraih WBK di tahun 2020 ini.
“Kami mengapresiasi kepada 2 UPT di lingkungan Ditjen Hubud yang telah berhasil mendapatkan predikat ZI WBK sebagai wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ini merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaran pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi. Semoga capaian ini dapat menginspirasi dan mendorong unit kerja lainnya untuk mewujudkan ZI WBK,” tutur Andi.
Sebagai informasi, Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 telah ditetapkan tiga target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akutanbilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk terus melakukan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berikut informasi lengkap UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang telah meraih WBK/WBBM untuk tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:
2018: Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (WBK)
2019: Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (WBBM), Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (WBK), Otoritas Pelabuhan Utama Belawan (WBK), Distrik Navigasi Kelas I Surabaya (WBK), Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (WBK).
2020: Distrik Navigasi Kelas I Makassar (WBK) , Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (WBK). (***)
