Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengapresiasi positif rencana pemberlakuan mandatori Single Submission (SSm) dan Joint Inspection (JI) untuk pelabuhan Tanjung Priok, pada bulan November 2020 mendatang.
“ALFI sangat setuju dengan pemberlakuan SSm dan JI di pelabuhan Priok, karena kebijakan pemeriksaan barang impor tertentu dalam kontainer oleh Bea Cukai dan Karantina secara bersamaan di satu titik lokasi akan memangkas waktu, dan cost logistik,” kata Adil Karim, Ketua ALFI Jakarta kepada Ocean Week, di Jakarta, Rabu (21/10) siang.
Menurut Adil Karim, sekarang ini kebijakan tersebut sudah diujicobakan di pelabuhan Priok, setelah SSm dan JI tersebut berhasil diterapkan di Belawan, Tanjung Emas maupun Tanjung Perak.
ALFI berharap dengan penerepan aturan itu, bisa efisien, efektif dan memangkas waktu. “Paling tidak dwelling time bisa berkurang lah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Operasi PT Pelindo III Putut Sri Muljanto membenarkan bahwa penerapan mandatori single submission (SSm) dan joint inspection (JI) di dua pelabuhan yakni Tanjung Perak dan Tanjung Emas dapat menurunkan biaya logistik serta menekan waktu dwelling time.
“SSm dan joint inspection sudah diterapkan di Tanjung Emas dan menyusul Tanjung Perak. Hasilnya bagus, mampu menurunkan dwelling time dan menekan cost logistik,” kata Putut.
Menurut Putut, penerapan SSm dan JI untuk wilayah Pelindo III tersebut, pertama di Tanjung Emas, kemudian menyusul Tanjung Perak pada Oktober tahun ini. “Sangat positif, lebih efisien, dari sisi biaya juga lebih murah. Model ini bisa diterpakan di terminal petikemas internasional dimana saja,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Tanjung Perak Surabaya sudah menerapkan penuh (mandatory) Single Submission (SSm) dan Joint Inspection Bea dan Cukai dan Karantina, sejak Senin (12/10) lalu.
Menurut Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik nasional (NLE).
SSm dan Joint Inspection dilakukan oleh Bea Cukai, Badan Karantina Pertanian bersama dengan Balai Besar Karantina Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Program ini juga menjadi bentuk insentif pemerintah dalam bentuk non-fiskal sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyatakan SSm dan Joint Inspection merupakan milestone penting dari program penataan NLE untuk mengurangi biaya logistik dari 23,5% menjadi 17%.
Penerapan secara penuh kerja sama Bea Cukai dan Karantina dilakukan secara bertahap di beberapa pelabuhan utama. “Implementasi pertama dilakukan di Pelabuhan Belawan pada 21 September 2020, dilanjutkan di Pelabuhan Tanjung Emas pada 28 September. Terakhir, pelaksanaan akan dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok mulai 9 November 2020,” katanya.
Heru mengatakan, SSm dan Joint Inspection Bea Cukai dan Karantina merupakan program inisiatif untuk memperbaiki proses bisnis. Khususnya dengan mengurangi kegiatan yang repetisi dan duplikasi yang selama ini masih terjadi.
Sebelum diimplementasikan SSm dan joint inspection, barang impor yang memiliki karakteristik tertentu diperiksa oleh karantina terlebih dahulu. Misalnya, tumbuhan, hewan, dan ikan. Setelahnya, barang impor ini juga berpotensi untuk diperiksa Bea Cukai.
Tapi, melalui penerapan NLE, pemilik kargo hanya perlu melakukan satu kali submit data terkait pemeriksaan barang melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW). Selanjutnya, petugas Bea Cukai dan Karantina akan melakukan pemeriksaan barang secara bersama-sama.
“Sejak Januari 2019 yang tercatat 6,14 hari, dwelling time terus mengalami penurunan, dan per September 2020 sudah mencapai 2,88 hari. Itu setelah penerapan SSm dan joint inspection,” kata Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Semarang Anton Martin.
Anton menyatakan bahwa Pelabuhan Tanjung Emas telah menjalankan Mandatory Single Submission (SSm) dan Joint Inspection Pabean-Karantina mulai 28 September 2020.
Sistem tersebut, sudah diikuti oleh 56 importir dan 34 Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeaan.
Selain pemangkasan dwelling time, katanya, efisien juga diperoleh dari sisi pengurusan quarantine dan customs clearance, dari 3 hari dan 23 jam menjadi 1 hari dan 23 jam.
Dengan kebijakan single submission dan joint inspection pabean-karantina juga telah mampu menurunkan biaya logistik dari Rp3 juta per kontainer menjadi Rp634 ribu. (**)
