Mempersiapkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) adalah salah satu hal yang penting di bidang transportasi.
Mengingat dengan hadirnya PM 122 Tahun 2018, maka penyelenggaraan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran SDP kini telah resmi diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setelah sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Bimbingan Teknis di lingkungan Transportasi SDP guna mendukung fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran SDP tersebut.
“Hal ini merupakan tantangan baru bagi kita semua untuk mempersiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM, maupun kelembagaannya, yang saat ini sedang berproses. Untuk itu pada kesempatan ini saya minta kepada rekan-rekan di Direktorat TSDP dan para peserta bimtek hari ini agar menyatukan kekuatan untuk percepatan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan Transportasi SDP agar dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Ditjen Perhubungan Darat,” kata Pelaksana Tugas Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Pandu Yunianto pada Rabu (22/7) siang di Green Peak Hotel and Convention, Bogor, Jawa Barat, saat acara Bimbingan Teknis Tata Cara Audit Manajemen Keselamatan Kapal (ISM-Code) yang akan digelar hingga 25 Juli 2020 mendatang.
Secara garis besar, Bimtek ini akan membahas 2 materi yakni Safety Manajemen Certificate (SMC) dan Document Of Compliance (DOC).
Melalui Bimbingan Teknis Tata Cara Audit Manajemen Keselamatan Kapal (ISM-CODE) ini, Pandu menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat siap untuk memenuhi syarat Kompetensi Penerbitan Safety Manajemen Certificate (SMC) dan Document Of Compliance (DOC ) untuk kapal – kapal SDP.
“Dari bimtek ini yang dihadiri oleh perwakilan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) se Indonesia dan Direktorat TSDP dengan total peserta 35 orang, maka diminta kepada seluruh peserta bimtek bahwa kesiapan hal-hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan terus meningkat, seiring juga dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan Transportasi SDP kepada masyarakat yang aman, nyaman dan selamat guna mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kita dapat memahami bahwa tugas-tugas tersebut tidaklah ringan, namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras, koordinasi, dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, hal tersebut dapat kita wujudkan secara bersama-sama,” tambah Pandu.
Dalam sambutan pembukanya, Pandu juga mengimbau kepada para peserta bimtek untuk berperan aktif mempersiapkan diri untuk implementasi PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berupa:
1. Perencanaan peningkatan/pembangunan sarana SDP, yaitu pembangunan kapal penyeberangan, bus air dan kapal patroli;
2. Perencanaan peningkatan/pembangunan prasarana SDP, yaitu pembangunan pelabuhan/dermaga di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan renstra 2020 – 2024;
3. Penyusunan regulasi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi keselamatan kapal SDP, lalu lintas dan kenavigasian, fungsi kesyahbandaran, juga patroli dan penegakan hukum bidang SDP;
4. Peningkatan kompetensi SDM, yaitu menyelenggarakan diklat-diklat (terutama diklat pengawakan kapal patroli, operator STC dan kesyahbandaran serta diklat kompetensi SDP lainnya) dengan membangun kerjasama dengan Poltrans SDP Palembang dan/atau BP2TL Ditjen Hubla);
5. Pembentukan kelembagaan, yaitu kajian rencana pembentukan UPT Otoritas Kesyahbandaran Pelabuhan SDP atau kajian/naskah akademik pembentukan Direktorat Jenderal Transportasi SDP.
Lebih lanjut lagi, Pandu menjabarkan bahwa guna mempersiapkan kompetensi SDM di bidang TSDP, maka per tanggal 9 Juli yang lalu, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Ditjen Hubdat dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan tentang Pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM di bidang transportasi darat khususnya Transportasi SDP.
“Hasil dari kesepakatan bersama tersebut yakni akan ada 8 jenis diklat di Politeknik Transportasi SDP Palembang,” ujar Pandu.
Adapun ke 8 jenis diklat yang dimaksud yakni:
1. Basic safety training;
2. Pengawakan kapal patroli multipurpose;
3. Operator STC;
4. Pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal SDP;
5. Pengukuran kapal SDP;
6. Marine inspector SDP;
7. Dasar-dasar kesyahbandaran SDP;
8. Kesyahbandaran SDP.
Pembicara yang diundang dalam bimtek ini adalah dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut yang akan membawa materi Audit Procedures for SMC and DOC Certificates serta dari Biro Klasifikasi Indonesia. (ril/**)
