Kementerian Perhubungan Kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2019 setelah tahun sebelumnya mendapatkan predikat yang sama.
Untuk itu, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berkomitmen dan bersemangat untuk mempertahankan predikat tersebut.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Direkrorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, pada saat membuka acara Rapat Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 yang digelar oleh Bagian Keuangan Sesditjen Perhubungan Laut di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan juga secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting, Senin (13/7).
Dalam Rapat Rekonsiliasi tersebut, Arif menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan semangat dan komitmen untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik, khususnya terkait pencapaian hasil pembangunan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good governance.
“Pada era demokrasi dan keterbukaan ini, selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), kita tidak mempunyai pilihan lain selain menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat tersebut,” tukas Arif.
Tuntutan rakyat tersebut, menurut Arif, dapat mendorong pola pikir para ASN untuk dapat berkarir menjadi ASN professional yang memiliki kompetensi, keahlian dan karakter, khususnya pada era perkembangan teknologi informasi saat ini, di mana para ASN tentunya dituntut untuk melek teknologi sehingga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan kinerja.
“Untuk itulah pada tahun ini kita mengangkat tema ‘Optimalisasi Teknologi Informasi Menuju Laporan Keuangan yang BAIK (Bersih-Akuntabel-Intensif-Kompetitif)’,” jelas Arif.
Selanjutnya, Arif juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajarannya karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar +92,91% pada tahun 2019.
“Selama 5 tahun ke belakang, realisasi Ditjen Perhubungan Laut belum pernah menembus angka 90%. Saya rasa, seluruh jajaran harus bekerja keras untuk mempertahankan prestasi yang cukup membanggakan ini meningat sampai dengan Juni ini posisi daya serap kita masih di bawah 50%,” tukasnya.
Sebagai informasi, kegiatan Rapat Rekonsiliasi Semester I ini merupakan program kerja Setengah tahun Ditjen Perhubungan Laut dalam rangka menyatukan persepsi terkait proses penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan, sehingga para Pembina dan Pengelola Keuangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mempunyai persepsi yang sama dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan di unit kerja masing-masing.
Rapat Rekonsiliasi ini diikuti secara virtual oleh seluruh perwakilan dari Kantor UPT Ditjen Perhubungan Laut dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Sebelumnya, telah dilaksanakan pula Rapat Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 untuk koordinator seprovinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020 dan Evaluasi dan Pemutakhiran Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) pada tanggal 8 Juli 2020 lalu.
“Saya harap melalui Rapat Rekonsiliasi ini seluruh peserta dapat membahas semua permasalahan keuangan yang dihadapi untuk dapat dicarikan solusi yang terbaik. Dengan demikian proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan,” tutup Arif. (***)
