Kapal berbendera Indonesia berhasil keluar dari kategori Black List menjadi kategori Grey List sesuai laporan publikasi Annual Report Tokyo MoU 2019 pada 11 Mei 2020.
Sebelumnya, posisi kategori kapal–kapal Indonesia masih berada dalam kategori ‘Black List’ berdasarkan pemantauan Annual Report yang dikeluarkan Tokyo MoU.
Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Rudiyanto mengatakan bahwa capaian ini menggembirakan sekaligus membanggakan, karena dimaknai sebagai apresiasi lembaga Internasional atas tanggung jawab yang dilakukan BKI dalam menjalankan fungsi survey dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia, sejak diberikan kepada BKI oleh Pemerintah Indonesia.
Rudiyanto bercerita, awalnya BKI hanya mendapatkan otorisasi untuk 14 kapal yang berlayar ke luar negeri, tapi semenjak 2017 hingga kini BKI telah dipercaya untuk melakukan survey dan sertifikasi statutoria kepada seluruh kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
Sementara itu, Corporate Secretary BKI Iqbal Fikri mengungkapkan bahwa pelayanan survey dan sertifikasi statutoria adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Surveyor BKI untuk menjamin pemenuhan perlengkapan dan peralatan kapal sesuai dengan standar IMO (International Maritime Organization) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
“Pelayanan ini bisa terlaksana melalui suatu perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan,” katanya.
Menurut dia, perjalanan yang tidak mulus juga seringkali harus dilalui oleh BKI, dimana awalnya pada saat masa transisi dibutuhkan edukasi kepada segenap pengguna jasa dan keseragaman dalam rangka penyelarasan penerapan aturan.
Kehadiran Surveyor BKI sesegera mungkin dalam hal menanggapi adanya kapal yang mengalami detensi di luar negeri oleh otoritas PSC juga menjadi poin plus tersendiri bagi negara Indonesia dalam hal kecepatan waktu respon BKI.
“Jika melihat data performance Indonesia sesuai Annnual Report Tokyo Mou 2019 dalam 3 tahun terakhir, trennya selalu membaik dan ini menunjukan hal positif bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar dalam area Asia Pasifik. Sehingga apabila ini terus terjadi, besar kemungkinan di 2 atau 3 tahun kedepan Indonesia akan mampu mencapai performa yang lebih baik lagi yaitu masuk dalam kategori White List,” ungkap Iqbal.
Sebagai gambaran, dari 761 jumlah inspeksi kapal berbendera Indonesia yang tercatat pada Annual Report Tokyo MoU 2019 maka dapat dikatakan bahwa limit kategori Indonesia Black to Grey berada pada angka 65 dan limit Grey to White adalah 41 dengan angka excess factor sebesar 0.16.
BKI senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dengan mengedepankan kepuasan pengguna jasa dan pemberi kewenangan.
Tidak dapat dipungkiri, performa yang didapatkan sekarang tidak lepas dari peranan Pemerintah dalam membuat aturan pelaksana serta kesadaran pemilik kapal akan pentingnya menjaga kondisi kapalnya agar tetap memenuhi aturan Internasional.
“Tentunya kami menyadari bahwa capaian ini juga merupakan kerja bersama antara BKI serta Pemerintah selaku pemberi Kewenangan dan Para Pemilik Kapal yang bersama-sama memiliki komitmen untuk menjadikan negara Indonesia tidak berada dalam kategori Black List seperti beberapa tahun terakhir” jelas Direktur Utama BKI, Rudiyanto, dalam keterangannya yang diterima Ocean Week, Rabu (13/5).
Sebagai penutup , tentunya capaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi BKI selaku badan klasifikasi nasional yang diberikan kepercayaan dan kewenangan oleh Pemerintah Indonesia, dan menjadi pembuktian bahwa badan klasifikasi nasional mampu menunjukkan kompetensi teknis dan pelayanan baik secara berkelanjutan. (ril/**)
