Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Cahyo Kumolo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Hermanta pada hari ini, Selasa (10/12/19) di hotel Bidakara Jakarta.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi.
Sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres), KH Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo membuka acara yang dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi dan penghargaan kepada Menteri atau Kepala Lembaga yang telah menerapkan pembangunan Zona (ZI) Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan bahwa Zona Integritas perlu diterapkan guna meningkatkan profesionalisme aparatur dan meminimalisir potensi korupsi dalam memberikan pelayanan publik. Beliau mendorong seluruh instansi pemerintahan untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
“Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung Presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Selain bersih dari korupsi, pelayanan dan birokrasi perlu percepatan, karena masayarakat publik sangat memerlukan percepatan tersebut,” tutur Wapres KH Ma’ruf Amin.
Lanjut dikatakan, instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi. “Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa” Jelas Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahyo Kumolo mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas. Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap Unit Kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi pelayanan.
Menpan RB menjelaskan bahwa zona integritas merupakan miniature pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan bugaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikat kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi serta meningkatkan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Unit kerja tersebut, dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja lainnya” tutur Menpan RB.
Pada tahun 2019 ini, terdiri dari 473 unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja ditetapkan WBBM dari 63 Instansi Pemerintah yang berhasil melakukan pembangunan ZI. Pemberian penghargaan juga diberikan kepada 16 Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda yang melakukan perubahan. Mereka adalah pimpinan yang berhasil secara massive mendukung sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja pada instansinya yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
Untuk Kementerian Perhubungan sendiri, unit kerja atau Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perhubungan terdiri dari 5 UPT Ditjen Hubla, 4 UPT di Ditjen Hubud, 1 UPT di Ditjen Hubdat, dan 2 UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan.
Adapun ke-5 UPT Ditjen Perhubungan Laut yang mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan 4 UPT lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
Direrktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan, momen Hari Anti Korupsi Sedunia ini mampu menjadi pemicu bagi seluruh UPT Ditjen Hubla untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan.
“WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi,” tutur Dirjen Agus.
Selain itu, Ia menjelaskan, ada beberapa indikator yang harus dilakukan sebelum sebuah instansi dianggap layak memperoleh penghargaan Zona Integritas. Pertama adalah pencanangan Zona Integritas pada unit kerja. Kedua, membangun 6 (enam) area perubahan yang meliputi: manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dirjen Agus juga berharap agar penghargaan ini dapat menjadi contoh dan pemicu bagi UPT lain untuk meningkatkan kinerja agar UPT lain dapat memiliki predikat WBK/WBBM didapat pada tahun berikutnya. “Saya berharap, penghargaan ini dapat menjadi contoh yang dapat menularkan virus-virus reformasi dan perbaikan tata kelola kepada unit kerja pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP), Capt hermanta mengatakan bahwa, Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama bagi pemerintah (Kemenhub) untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran utamanya yaitu mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta berorintasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Setelah memperoleh penghargaan tersebut, Capt Hermanta menuturkan bahwa keberhasilan ini merupakan wujud dari apresiasi terhadap prestasi yang dibangun seluruh jajaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
“Semua ini juga karena bimbingan luar biasa dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Bapak Sekjen Kementerian Perhubungan, Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan para pejabat lainnya di Kementerian Perhubungan,” ungkap Capt. Hermanta.
Capt. Hermanta juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atas prestasi membanggakan ini. Sebelumnya, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah menggelar wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018.
“Selanjutnya secara berkesinambungan kami mengkampanyekan sekaligus mengimplementasikan pelayanan dengan penguatan pada aspek integritas terhadap good and clean government,” tutup Capt. Hermanta. (***)
