Pemerintah, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Maluku Utara menyalurkan bantuan peduli gempa Halmahera Selatan, pada Sabtu (20/7) melalui jalur laut, diangkut dengan kapal patroli Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) KNP. 358 milik KSOP Kelas II Ternate.
Sebagaimana diketahui, Halmahera Selatan menjadi Kabupaten paling terdampak gempa tektonik berkekuatan 7,2 Magnitudo yang mengguncang Maluku Utara pada Minggu sore (14/7).
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, Taher Laitupa mengatakan bantuan peduli gempa tersebut diangkut dengan kapal Patroli KNP 358 dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan tujuan Tomara Kec. Kepulauan Joronga yang membawa personil sebanyak 15 orang dan bermuatan kurang lebih 13 (tiga belas) Ton bantuan logistik berupa beras, susu, terpal, pakaian untuk anak anak dan lainnya yang telah tiba hari ini, Minggu (21/7).
Taher mengatakan setibanya di desa Joronga, Kapal Patroli KNP 358 langsung melakukan kegiatan bongkar barang bantuan peduli bencana dan langsung menyalurkannya ke masyarakat di desa-desa Kecamatan Kepulauan Joronga.
“Bantuan tersebut berasal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Maluku Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Mahasiswa Teknik Unkhair Maluku Utara,” jelas Taher.
Selanjutnya, setelah selesai menurunkan bantuan untuk korban gempa, petugas peduli bencana langsung bertolak dari Desa Tomara Halmahera Selatan pada hari Minggu (21/7) pukul 09.55 WIT menuju Desa Yomen, dan tiba pada pukul 17.10 WIT yang langsung bergerak ke desa Liboba Hijrah.
“Melalui koordinasi dengan aparat Desa Tomara, Yomen, Kurunga, Liboba Hijrah Alhamdulillah seluruh Logistik bantuan berhasil didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan,” ungkap Taher.
Taher mengatakan alasan bantuan peduli gempa didistribusikan ke Desa Tomara, Yomen, Kurunga, dan Liboba Hijrah mengingat lokasi tersebut masih minim mendapatkan perhatian dan bantuan kemanusiaan padahal banyak masyarakat yang terdampak gempa.
“Bantuan kemanusiaan masih minim sehingga distribusi bahan-bahan makanan kepada masyarakat belum merata. Pada kesempatan ini, saya berharap agar rekan-rekan terutama dari institusi Pemerintah yang ada di Maluku Utara, agar bisa membantu korban gempa Halmahera Selatan,” ujar Taher.
Taher berharap agar bantuan peduli gempa dari Ditjen Perhubungan Laut khususnya UPT di wilayah Maluku Utara dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengungsi dan berharap kondisi dapat segera pulih seperti sediakala.
Sebagai informasi, sejumlah bantuan telah berdatangan melalui jalur darat dan jalur laut.
Berdasarkan data yang diterima BPBD, setidaknya ada 175 desa di Halmahera Selatan yang merasakan guncangan gempa yang sangat kuat pada hari Minggu (14/7) lalu.
Saat ini, bencana tersebut telah ditetapkan sebagai status siaga darurat yang ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Maluku Utara untuk 7 hari dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 21 Juli 2019.
Wilayah paling parah ialah di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat. Di lokasi tersebut ada 28 unit rumah yang rusak. Kerusakan lainnya, dua jembatan di Desa Saketa roboh.
Akibat gempa ini, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara, 2.000 orang mengungsi di 14 titik dan dipusatkan di kantor kepolisian, kantor Bupati Halmahera Selatan, Kantor PDAM Saketa, Kodim 1509, dan beberapa tempat lainnya. (**)
