Indonesia kembali menggalang dukungan dari negara-negara anggota International Maritim Organization (IMO) untuk memilih Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO “Kategori C” Periode 2020-2021 saat Resepsi Diplomatik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka acara penggalangan dukungan yang dihadiri para Duta Besar/perwakilan negara sahabat dan juga anggota IMO di Jakarta, Senin (8/7) di Kantor Kementerian Perhubungan.
Adapun pada periode tahun 2018-2019, Indonesia masuk dalam Kategori C yang merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis, bersama dengan Singapura, Turki, Cyprus, Malta, Moroko, Mesir, Meksiko, Malaysia, Peru, Belgia, Chile, Philipina, Denmark, Afrika Selatan, Jamaika, Kenya, Thailand, Liberia dan Bahama.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta dukungan kepada negara anggota IMO untuk “Vote for Indonesia” pada pemilihan Anggota Dewan IMO “Kategori C” periode 2020-2021 yang pemilihannya akan dilakukan pada salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-31 tanggal 25 November – 5 Desember 2019 di Markas Besar IMO, London.
Menhub Budi Karya mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keanggotaan Indonesia dalam IMO sangat penting. Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak 1961 dan berperan aktif sebagai anggota Dewan IMO dari tahun 1973 hingga 1979 dan dari tahun 1983 hingga saat ini.
“Sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan perlunya Indonesia menjadi anggota IMO agar Indonesia dapat terus berkontribusi untuk menjamin keselamatan, keamanan pelayaran yang lebih baik lagi,” ujar Menhub Budi usai menyampaikan general statement di acara indonesia’s Diplomatic Reception.
Melalui keanggotaannya di Dewan IMO, menurut Menhub, akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia. Terlebih, adanya komitmen Indonesia untuk meneruskan kerjasama yang baik dengan IMO dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman dan ramah lingkungan.
“Keanggotaan Indonesia dalam IMO ini sangat penting. Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak 1961 dan telah berperan aktif sebagai anggota Dewan IMO dari tahun 1973 hingga 1979 dan dari tahun 1983 hingga saat ini,” tuturnya.
“Indonesia siap untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pekerjaan Dewan dan pertimbangan, diantaranya dengan
memulai reformasi organisasi hingga perlindungan lingkungan,
mulai dari keselamatan dan keamanan hingga sumber daya manusia,
hingga mulai dari kerjasama teknis hingga pembangunan berkelanjutan,” tambah Menhub Budi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo menyampaikan bahwa IMO sebagai organisasi Internasional di bidang maritim memainkan peranan penting dalam membantu Indonesia membangun industri maritim dan konektivitas wilayah. Dalam hal ini, Program IMO telah memberikan kontribusi signifikan untuk perwujudan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.
“Keanggotaan pada Dewan IMO ini akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman,” ucap Dirjen Agus.
Indonesia dianggap semakin menunjukan eksistensinya dalam kancah maritim internasional yang diperhitungkan oleh negara-negara maritim di dunia. Salah satunya dengan melakukan ratifikasi aturan maupun protokol yang diterapkan IMO. Hingga saat ini, Indonesia telah meratifikasi 26 instrumen IMO, di antaranya: SOLAS 74, MARPOL 78, Loadline 66, Tonnage 69, COLREG 72, STCW 78, FAL 65, CLC 69, INMARSAT OA 76, SAR Maritime 79, Ballas Water 2004, Anti-Fouling 2001, and STCW-F 95
Sebagai Negara maritim terbesar, Indonesia menjadi penghasil pelaut terbesar kedua di dunia serta mempelopori pembentukan Archipelagic and Island States (AIS) Forum.
Tak hanya itu, Negara kita juga sangat menaruh perhatian terhadap isu lingkungan dan perlindungan lingkungan maritim. Terlihat dengan aktifnya Indonesia dalam upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di level nasional dan di level internasional serta berkomitmen untuk penerapan batas sulfur 0.5m/m bahan bakar kapal pada tanggal 1 Januari 2020.
“Begitu pun dalam upaya pengurangan sampah plastik, yang menjadi bagian dari kampanye internasional melalui rencana aksi nasional dengan tujuan pengurangan 70% sampah plastik dari tahun 2017 sampai 2025,” tutur Dirjen Agus.
Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa Indonesia telah banyak berperan dalam hal keselamatan, keamanan dan perlindungan maritim dunia. Salah satunya adalah ditetapkan dan diadopsinya Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO serta aktif dalam menjaga keselamatan navigasi dan perlindungan maritim bagi sekitar 100.000 kapal dalam setahun yang melewati Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan selat internasional.
Hal tersebut menunjukkan pengakuan dunia terhadap eksistensi Indonesia yang turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Acara Resepsi Diplomatik ini dihadiri oleh 56 Duta Besar/perwakilan negara sahabat serta diisi dengan berbagai agenda seperti pemutaran video pencapaian Indonesia di sektor transportasi laut, pertunjukkan instrumen musik (Bossanova Jawa), menari tarian Maumere bersama, makan malam yang diakhiri oleh ramah tamah. (***)
