Semua stakeholders kepelabuhanan sepakat meningkatkan kinerjanya. Apalagi untuk kelancaran lalu lintas kapal dan barang di pelabuhan, serta untuk memangkas cost logistik. Pelayaran, PBM, Trucking, Forwarder, Pelindo, Importir-Eksportir, Depo Petikemas, dan pemerintah (Bea Cukai, OP, Syahbandar, Imigrasi, Karantina), Terminal, an Bank dipastikan tak ada yang keberatan untuk kinerja 24 jam 7 hari (24/7).
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto yang dihubungi Ocean Week, Senin pagi (8/7) soal kinerja 24/7 ini menyatakan, mengenai layanan 24/7 harus dimulai dari pihak pemerintah, dalam hal ini termasuk BUMN, karena operasionalnya dibiayai oleh APBN dan atau PMN.
“Swasta, pelayaran pasti akan ikut berdasarkan justifikasi komersial. Jadi leadernya harus pemerintah,” kata Meme (panggilan akrab Carmelita Hartoto).
Begitu pula dengan Pelindo II, sebagaimana diungkapkan Prasetyai, Direktur Operasi PT Pelindo II, bahwa pihaknya dipastikan siap mensupport kinerja 24/7, karena saat ini pada praktiknya, semua terminal dan pelabuhan di wilayah kerjanya, khususnya Tanjung Priok sudah melaksanakan kerja 24/7.
Hal yang sama pun diucapkan Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), H. Muslan. “Secara prinsip anggota Asdeki di Jakarta mayoritas sudah membuka depo 7 hari kali 24 jam. Tapi memang masih banyak jam-jam kosong yang tidak ada kegiatan,” ungkap Direktur PT GNS ini.
Mustajab selaku Ketua Aptrindo DKI Jakarta pun menyambut baik terhadap apa yang menjadi harapan Menhub Budi Karya Sumadi yang menginginkan supaya semua stakeholder pelabuhan melakukan layanan 24/7 untuk mendorong ekspor lewat pelabuhan.
“Kami sangat senang dan setuju untuk layanan 24/7, karena dengan semua membuka layanan 24/7, usaha truking juga diuntungkan. Tapi, selama ini masih ada sebagian dari sektor usaha terkait dalam hal ini yang tak membuka layanannya 24/7, sehingga membuat adanya keterlambatan,” ungkap Mustajab.
Untuk diketahui, layanan 24/7 sudah digulirkan cukup lama, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa tahun silam, dan hingga saat ini masih belum bisa dilaksanakan full.
Pada Minggu kemarin (7/7), sewaktu Menhub Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke Priok dan menyempatkan meninjau pintu gerbang tol di depan Polres Jakarta Utara, mengungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, waktu operasional pelayanan pelabuhan akan ditingkatkan.
“Nantinya Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, Bank dan stakeholder terkait akan melakukan pelayanan optimal secara terus-menerus selama 24 jam 7 hari dalam seminggu,” kata Budi Karya usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Minggu (7/7).
Menhub mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Budi Karya mengakui ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Berkaitan dengan jumlah hari produktif pelayanan, sebelum ini 3 hari, sekarang sudah 4-5 hari, kita ingin 7 hari. Artinya 24/7 kita melayani. Agar orang-orang yang melayani di sini waktunya tersebar dan fasilitas tol, truk itu terbagi rata di 7 hari. Sehingga produktivitas itu lebih baik,” ucap Menhub.
Menhub Budi Karya mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja. Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.
“Jadi jalannya lengang, truknya produktif yang di pelabuhan juga enak mengaturnya. Dengan lengang itu maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya itu bertambah. Pasti bertambah. Karena kemudahan itu equivalen dengan pertambahan jumlah. Kalau ini semua lancar maka otomatis yang ekspor juga menjadi lebih banyak,” jelasnya.
Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah empty container (kontainer kosong) dalam impor barang. Menurut Menhub banyak kontainer setelah melakukan proses impor barang, truk-truk kontainer tersebut berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Karena itu hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar truk-truk tersebut tidak berjalan dalam keadaan kosong.
“Truk banyak yang berjalan kosong. Setelah impor, dia kosong, dia dibawa ke Cikarang ke sini (Tanjung Priok) kosong. Kita akan minta kepada cargo owner, atau shipping line untuk menyiapkan supaya jangan ada truk yang kosong. Jadi kita upayakan itu dalam keadaan terisi,” ungkapnya.
Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan Menhub adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur keseluruhannya.
“Dan terakhir adalah sistem. Kita akan tingkatkan koordinasi INSW, Inaportnet. Dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, OP bersama Ditjen Perhubungan Laut akan kita rapatkan minggu depan agar sistemnya itu menjadi satu. Di sini juga saya sengaja mengundang para banker BNI, BRI dan Mandiri untuk Sabtu Minggu juga masuk. Jadi sekarang Sabtu Minggu masih sepi, jadi nanti akan ramai. Agar mereka juga beroperasi,” pungkas Menhub Budi Karya.
Semua pelaku usaha berharap, layanan 24/7 terebut dapat diwujudkan, dan bukan hanya sekedar menjadi bahan pembicaraan kosong. (***)
