Guna mengembangkan dan meningkatkan sistem keselamatan lalu lintas laut, telekomunikasi maritim serta prosedur operasionalnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) akan mengembangkan dan menyempurnakan sistem keselamatan lalu lintas maritim yang selamat dan efisien.
Salah satunya dilakukan dengan melaksanakan studi terhadap rencana pengembangan sistem keselamatan lalu lintas maritim di Indonesia dengan menggandeng para ahli, akademisi, dan juga bekerjasama dengan negara lain.
Direktur Kenavigasian, Basar Antonius pada acara Workshop on Maritime Traffic Safety System Development in Indonesia mengatakan, bahwa sebagai negara kepulauan yang juga tergabung dalam organisasi maritim internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk pengelenggaraan lalu lintas pelayaran yang selamat dan efisien.
“Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang sistem keselamatan lalu lintas laut, tentunya kita perlu mengakui pentingnya peningkatan keselamatan lalu lintas laut dan peningkatan sistem telekomunikasi maritim. Perbaikan dan upgrade terhadap sarana bantu navigasi pelayaran serta peralatan dan perlengkapan telekomunikasi maritim sangat perlu dilakukan,” ujar Basar dalam rilis yang diterima Ocean Week, Minggu siang (30/6).
Untuk itu, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk meninjau studi-studi terkait dengan rencana pengembangan sistem keselamatan lalu lintas maritim yang telah dilakukan selama ini.
Kegiatan tersebut, ungkap Basar, dibuat berdasarkan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2017 dengan tujuan untuk melakukan tinjau ulang terhadap Master Plan Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) yang dikeluarkan Juni 2002.
“Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan Masterplan Kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek SBNP, Telekomunikasi pelayaran, penetapaan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian,” katanya.
Menurut Basar, sebagai salah satu bagian dari kerjasama tersebut, penyelenggaraan workshop kali ini bertujuan untuk menjelaskan pada stakeholder tentang aspek-aspek yang akan ditinjau.
“Selain itu, kami juga bermaksud memperkenalkan kepada para stakeholder tentang keselamatan navigasi pelayaran di perairan Indonesia serta teknologi terkini untuk menjamin keselamatan lalu lintas laut,” ungkapnya.
Basar mengungkapkan, bahwa Ditjen Perhubungan Laut telah mengimplementasikan beberapa kegiatan yang diusulkan pada Master Plan sebelumnya, salah satunya dengan membangun stasiun radio pantai yang berkemampuan Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) di beberapa lokasi.
Namun demikian, Basar mengakui pihaknya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta peningkatan volume lalu lintas maritim dan pengembangan teknologi maritim yang maju dalam beberapa dekade membuat rencana induk sebelumnya (MTSDP) perlu diperbarui.
“Mengingat hal tersebut, sangatlah penting untuk mengembangkan rencana induk baru dengan target minimal 20 tahun kedepan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Basar juga menekankan studi ini diharapkan dapat memproyeksikan gambaran holistik sektor kelautan di Indonesia, tidak terbatas pada wilayah Indonesia Barat, namun juga mencapai Indonesia Timur dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Disampaikan pula bahwa studi masterplan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.
Sebagai informasi, Workshop tersebut dihadiri oleh sekitar 30 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut di Indonesia, Kedutaan Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA) serta stakeholder terkait.
Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Japan Aids to Navigation Association (JANA), serta Tokyo University of Marine Science and Technology. (***)
